Pemerintah Diminta Atur Platform Penyiaran

Whisnu Mardiansyah    •    Selasa, 17 Apr 2018 19:20 WIB
lembaga penyiaran
Pemerintah Diminta Atur Platform Penyiaran
CEO Medcom.id Muhammad Mirdal - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: CEO Medcom.id Muhammad Mirdal meyakini industri televisi masih mampu bertahan 20 tahun ke depan. Dibutuhkan satu regulasi mengatur sinergi platform penyiaran televisi (TV) dengan jenis platform penyiaran lainnya. 

"Penetrasi TV masih tinggi sebenarnya. Cuma memang bagaimana mensinergikan antara platform TV dengan platform lain. Ini juga yang diatur dalam RUU Penyiaran," kata Mirdal dalam diskusi 'Quo Vadis Sistem Penyiaran: Singel Mux, Multi Mux Atau Hybrid' di Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.

Di Indonesia sendiri jenis platform penyiaran beragam dan berkembang pesat. Di antaranya TV online, TV berbasis satelit dan TV kabel. Namun, belum ada regulasi yang mengakomodasi jenis-jenis penyiaran baru itu. 

(Baca juga: Skema Single Mux Dinilai tak Sesuai Demokrasi)

"Supaya tidak saling iris antara satu platform satu dengan lainnya. Tapi terjadi konvergensi dan sinergi satu sama lainya," ujarnya. 

Di sisi lain, Mirdal mengatakan semestinya RUU Penyiaran tidak mengatur teknis insfratruktur frekuensi. Melainkan konten dan isi penyiaran. 

"RUU ini seharusnya mengatur yang terkait konten. Terkait dengan bagaimana industri TV sampai 20 tahun ke depan, tidak masuk ke hal-hal teknis insfratruktur," tukas dia. 

Sebelumnya, salah satu yang paling mencuat dalam RUU Penyiaran ini adalah penetapan TVRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran. Usulan Single Mux mencuat dalam proses penggodokan draf revisi Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.

(Baca juga: Skema Single Mux Bebani Investor Televisi)
 


(REN)

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

4 hours Ago

Penyitaan akan dilakukan jika mantan Ketua DPR RI itu tidak dapat mengembalikan uang ganti rugi…

BERITA LAINNYA