RUU Pemilu Molor, KPU Siapkan Dua Opsi

Astri Novaria    •    Selasa, 20 Jun 2017 08:02 WIB
revisi uu pemilu
RUU Pemilu Molor, KPU Siapkan Dua Opsi
Gedung DPR. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Meskipun sebelumnya dilaporkan sudah muncul titik temu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, lobi-lobi di Panitia Khusus (Pansus) RUU tersebut belum juga membuahkan hasil konkret. Pemerintah dan Pansus RUU, kemarin, bahkan memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan atas RUU itu seusai Hari Raya Idul Fitri.

Dalam merespons kondisi yang penuh ketidakpastian itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mengambil langkah dengan menyiapkan dua opsi draf tahapan pemilu sebagai bentuk antisipasi bila kelak pembahasan RUU Pemilu mandek.

"Kami telah menyiapkan draf PKPU (peraturan KPU) tahapan dengan dua versi. Jika kembali ke UU Pemilu lama, kami siapkan. Jika dengan UU Pemilu baru, juga kami siap sambil menunggu dituntaskan," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

KPU sengaja menyiapkan dua opsi tersebut agar saat undang-undang baru disahkan, PKPU segera bisa berjalan. Karena, bila PKPU baru disiapkan saat undang-undang disahkan, akan sangat terlambat. Menyiapkan dan membahas PKPU, masih menurut Arief, sangat memakan waktu.

Contohnya untuk pemilu yang akan datang, KPU baru membahas sembilan PKPU yang delapan di antaranya disesuaikan dengan undang-undang lama. Semestinya, UU Pemilu yang baru sudah selesai sejak tahun lalu sehingga KPU bisa bekerja optimal dalam menyiapkan pemilu serentak.

Arief menambahkan tahapan yang paling berdampak dengan telatnya UU Pemilu ialah verifikasi partai politik. Jika kelak RUU Pemilu baru disahkan pada 20 Juli, KPU praktis hanya memiliki waktu dua bulan untuk memverifikasi parpol baru peserta pemilu.

Potensi deadlock

Di lain sisi, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai NasDem Johnny Plate menilai, dalam pengambilan keputusan RUU, sistem paket tidak diperlukan lagi.

"Kalau sudah ada titik temu, tidak perlu lagi paket. Jadi nanti paripurna tinggal pengesahan, formalistis. Deadlock sudah hampir pasti tidak ada," ujar Johnny, kemarin.

Menurut dia, deadlock hanya isu hipotesis. Dari hasil lobi-lobi tertutup, pansus dan pemerintah sudah sepakat penyelesaian RUU Pemilu akan dilakukan di tingkat pansus.

Isu yang perdebatannya paling tajam, menurut Johnny, ialah presidential threshold, yakni antara yang memilih 0% dan 20%-25%. Isu lain seperti ambang batas parlemen, metode konversi suara, alokasi suara per dapil, dan sistem pemilu sudah mengerucut.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menambahkan pansus bersepakat untuk menempuh jalur musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan atas lima isu krusial. Rapat pengambilan keputusan tingkat I dijadwalkan 10 Juli 2017.

Menurut Lukman, pengesahan RUU Pemilu tidak boleh ditunda lagi mengingat semakin mepetnya persiapan pemilu serentak 2019. "Kalau tidak diselesaikan di masa sidang ini, implikasi politiknya sangat luas." (X-6)




(UWA)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

1 hour Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA