Pemerintah tak Mau Gegabah Hapus Pasal Penodaan Agama

Lis Pratiwi    •    Rabu, 17 May 2017 19:16 WIB
kasus hukum ahok
Pemerintah tak Mau Gegabah Hapus Pasal Penodaan Agama
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Foto: MTVN/Lis Pratiwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tidak mau gegabah menghapus pasal yang mengayut penodaan agama. Sebab, menghapus pasal penodaan agama tanpa ada penggantinya dapat menimbulkan masalah yang lebih besar.
 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penghapusan pasal penodaan agama harus dilakukan secara hati-hati. "Saya pikir kalau ada yang ingin menghapus, kita harus berhati-hati betul apakah ada penggantinya," kata Lukman di Gedung Stovia, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei 2017.
 
Menurutnya, penghapusan pasal-pasal penodaan agama tanpa ada penggantinya menyebabkan negara tidak lagi memiliki dasar untuk menyelesaikan persoalan penodaan dan penistaan agama secara hukum.
 
Jika negara tidak punya dasar hukum, berarti negara membiarkan masyarakat menyelesaikan sendiri masalah penodaan agama. Hal ini dapat menimbulkan aksi main hakim sendiri.
 
Lukman menjelaskan, putusan Mahkaman Konstitusi (MK) terkait Pasal 156A adalah untuk merevisi, bukan menghilangkan. Revisi lebih baik dibanding menghapus peraturan penodaan agama. "Kalau merevisi, itu yang sedang kami lakukan di Kementerian Agama dengan menyiapkan RUU tentang perlindungan umat beragama," ujarnya.
 
Pemerintah melalui Kementerian Agama terus melakukan pertemuan dan diskusi dengan para tokoh agama maupun akademisi untuk meninjaunya dari berbagai perspektif. Dalam peraturan yang baru, disiapkan beberapa pasal yang mengatur tentang penodaan dan penistaan agama.
 


(FZN)