Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu melanjutkan rapat. Pansus menjadwalkan mengambil keputusan lima isu krusial yang sudah ditetapkan. Rapat dimulai sekira pukul 14.30 WIB. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy membuka rapat terbuka untuk umum itu.
"(Keputusan) ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ditunggu-tunggu oleh partai," kata Lukman di Ruang Rapat Pansus RUU Pemilu, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juli 2017.
Kader Gerindra Gugat Presidential Threshold UU Pemilu ke MK
Syarat untuk mengusung calon Presiden dalam UU Pemilu 2017 digugat ke MK oleh Habiburokhman, kader Partai Gerindra. Namun mengaku …
Mundurnya Asman dari jabatan Menteri PAN RB bisa menyelamatkan citra PAN di mata publik.
Partai sebagai peranti penting demokrasi dapat melakukan proses selektif kualitatif.
PAN punya perhitungan tersendiri tak mengikuti voting UU Pemilu. Itu merupakan bagian strategi dan PAN sudah siap dengan konsekuen…
MK dianggap bisa mengakomodasi itu.
Perludem mengajukan judicial review terkait presidential threshold (PT) 20% perolehan kursi dan 25% perolehan suara nasional ke Ma…
MK Diminta Prioritaskan Gugatan UU Pemilu
Gaduh usai pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu hingga kini masih menjadi sorotan. Mahkamah Konstitusi diminta memprior…
Ace menyebut keputusan itu merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Bila telah berkomitemn sejak awal untuk mendukung pemerintah, maka apa pun yang jadi keputusan pemerintah harus diikuti.
Presidential threshold 20% jumlah kursi di DPR masih memungkinkan ada dua hingga empat calon presiden.
Lantaran anak cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan dan perilaku orang tua, maka diharapkan orang…
Jumlah asupan makanan menjadi hal penting dalam menyukseskan penurunan berat badan.
Zulkifli menyinggung perihal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bersiap mengajukan gugatan Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (M…
Misbakhun menyebut operasi tangkap tangan KPK penuh rekayasa.
Pemberian indekos 50 pintu itu, lanjut Muchtar, sebagai kompensasi agar pemiliknya tak jadi diperkarakan KPK.
Menurut Muchtar, hakim Pengadilan Tipikor kerap mengabaikan fakta persidangan.
Miko menerangkan pertemuan itu berlangsung pada November 2013 di gedung lama KPK.
Seharusnya, partai koalisi penyokong pemerintah mendukung kebijakan pemerintah.
PKS khawatir dengan nasib sejumlah partai baru yang akan ikut Pilpres 2019.
Melalui musyawarah, segala perbedaan pendapat diyakini selesai dengan baik.
Indonesia sudah memiliki Konsulat Kehormatan di Ramallah agar terus memberikan dukungan kepada Palestina.
KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…
