Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu melanjutkan rapat. Pansus menjadwalkan mengambil keputusan lima isu krusial yang sudah ditetapkan. Rapat dimulai sekira pukul 14.30 WIB. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy membuka rapat terbuka untuk umum itu.
"(Keputusan) ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ditunggu-tunggu oleh partai," kata Lukman di Ruang Rapat Pansus RUU Pemilu, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juli 2017.
Hari ini pansus bakal mengambil satu keputusan dari lima paket isu krusial yang sudah disepakati, yakni:
1. Paket A
- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: saint lague murni
2. Paket B
- Ambang batas presiden: 0 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare
3. Paket C
- Ambang batas presiden: 10/15 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare
4. Paket D
- Ambang batas presiden: 10/15 persen
- Ambang batas parlemen: 5 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-8
- Konversi suara: saint lague murni
5. Paket E
- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 3,5 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare
Sebelum mengambil keputusan, ketua pansus mempersilakan tim sinkronisasi dan tim perumus membacakan laporan. Hadir dalam rapat itu perwakilan pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Baca: Wapres: RUU Pemilu Kalau Macet, Ya Voting
Tjahjo Kumolo mengaku bakal mendengarkan lebih dulu perihal pandangan fraksi-fraksi. "Kami menunggu, mendengarkan pandangan mini fraksi di pansus. Setelah mendengarkan bagaimana petanya, opsi mana yang akan diambil, baru pemerintah akan memberikan pendapat," kata Tjahjo
Dia berharap, baik fraksi maupun pemerintah, mencapai kata sepakat dengan musyawarah. Dia belum mau berandai-andai jikalau tak terjadi kesepakatan, terutama soal ambang batas presiden. "Nanti kita lihat," ujar dia.
(UWA)
Verifikasi faktual partai politik merupakan bagian dari proses panjang rekrutmen pemimpin nasional termasuk presiden dan jajaran a…
Partai Amanat Nasional (PAN) meminta tahapan verifikasi faktual partai politik disederhanakan.
Menurut Arsul, UU Pemilu tak mengenal adanya istilah tahapan verifikasi faktual.
Partai baru diuntungkan jika tak ada verifikasi faktual.
KPU harus tetap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi faktual partai politik.
Verifikasi terhadap partai politik lama dan baru tetap akan dilakukan.
Sipol sudah mewakili prinsip verifikasi faktual.
Sehingga verifikasi faktual ulang dianggap telah dilakukan.
Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Rapat untuk tidak menggangu jalannya proses pemilu.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Terapkan gaya hidup sehat, dan rutin olahraga untuk menghindari kenaikan LDL (kolesterol jahat).&nbs…
Irman menyebut semua fraksi sudah setuju.
Gatot risau lantaran syarat menjadi capres harus mendapat dukungan dari partai politik (parpol) dan mengantongi 20 persen kursi di…
Menurut Tjahjo, perilaku anggota DPR saat ini tak seperti dulu saat Tjahjo menjabat. Ia mencontohkan ketika dirinya diberi rumah d…
Bila segala daya dan upaya menjadi capres sudah dilakukan, Gatot bakal berserah diri. Meskipun peluang dipinang parpol sulit terwu…
Menurut Tjahjo, Presiden tak menaruh sentimen pada siapapun. Semua kelompok, baik yang berjalan beriringan atau dianggap bersebera…
Ardadedali merupakan salah satu nama senjata panah yang dimiliki oleh Arjuna dalam cerita Mahabarata.
Gatot memandang semua kemungkinan masih terbuka.
Calon wakil presiden yang dinilai cocok dengan Presiden Jokowi adalah sosok yang mampu meneruskan cita-cita pembangunan yang saat …
Rumah ibadah merupakan tempat membuat keteduhan bukan sebaliknya, menghujat dan mengistimewakan pihak tertentu.
Pertemuan Jokowi dengan sejumlah elite partai merupakan hal wajar.
Penyitaan akan dilakukan jika mantan Ketua DPR RI itu tidak dapat mengembalikan uang ganti rugi…
