Kinerja Rendah Tunjangan malah Naik

   •    Jumat, 14 Jul 2017 09:34 WIB
tunjangan anggota dpr
Kinerja Rendah Tunjangan malah Naik
DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana penaikan besaran tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dinilai belum mendesak dilakukan saat ini mengingat kinerja anggota dewan yang masih rendah.

Dalam penilaian Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, penaikan tunjangan itu tak pantas dilakukan sekarang meski Presiden telah mengizinkannya lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Bagaimana logikanya? Di tengah buruknya kinerja, tunjangan DPRD kok malah dinaikkan?" kata Robert, Kamis 13 Juli 2017.

Buruknya kinerja DPRD itu, sambung Robert, dapat diukur dari produktivitas DPRD membuat peraturan daerah (perda). Memasuki semester kedua 2017, belum satu pun rancangan perda (raperda) yang berhasil disahkan DPRD. Padahal DPRD memiliki 32 rancangan perda yang masuk Program Legislasi Daerah (prolegda) 2017.

"Sampai Juli ini, belum ada perda yang disahkan oleh DPRD. Dari produk legislasi yang dihasilkan seperti itu, kok malah mau dinaikkan tunjangannya," kata Robert.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan pihaknya memiliki target realistis untuk mengesahkan 12 perda hingga akhir 2017 ini.

"Realistis sampai Desember, ya 12 perda bisa," ujarnya, pada Selasa (11/7).

Baginya, peningkatan tunjangan baru bisa dilakukan setelah melalui pembuktian kinerja yang lebih baik. Kenaikan tunjangan juga harus bisa memastikan bahwa semakin sedikit anggota dewan yang korupsi setelah tunjangan dinaikkan.

Di sisi lain, Kemendagri juga harus bisa mengukur kinerja DPRD DKI dengan tolok ukur yang jelas. Robert tak sependapat jika rencana penaikan tunjangan itu menggunakan dalih sudah 10 tahun tak mengalami penaikan tunjangan.

Pasalnya, hal itu juga terjadi pada tunjangan presiden, pemegang pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini. Sejak awal reformasi, besaran tunjangan DPRD mengalami beberapa kali penaikan.

Di tahun 2000, terbit PP Nomor 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. PP tersebut kemudian diubah menjadi PP Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP Nomor 24/2004 kembali direvisi PP Nomor 21/2007.

Rakyat menolak

Penolakan serupa juga dilontarkan seorang pekerja seni, Tampan Destawan, 34. Warga Jakarta itu menyebut berapa pun besaran penaikan tunjangan tidak pantas diberlakukan selama masih banyak rakyat yang tidak mampu.

"Selama masih banyak orang enggak mampu, saya enggak akan pernah setuju sama tunjangan yang nilainya gila-gilaan ini. Rakyat bayar pajak supaya kebutuhan fasilitas umum terpenuhi, bukan buat kasih makan orang DPRD," tuturnya.

Setali tiga uang, Ratih, 30, ibu rumah tangga, menilai penaikan tunjangan yang diminta anggota Dewan harus dibuktikan dulu dengan kinerja yang baik.

Sebagai masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya di pemilu, ia tak ingin diwakili orang-orang yang hanya menginginkan fasilitas, namun tidak menghasilkan kerja.

"Kenaikan tunjangan sebenarnya boleh saja, asal kerjanya juga benar. Kasihan rakyat miskin di bawah. Ingat Bapak-Ibu anggota dewan yang terhormat, jangan selalu lihat ke atas, tapi juga lihat ke bawah." imbuh warga Palmerah, Jakarta Barat, itu. (Media Indonesia)


(TRK)