Putusan MA Selesaikan Dualisme PPP

Media Indonesia    •    Senin, 19 Jun 2017 07:38 WIB
kisruh ppp
Putusan MA Selesaikan Dualisme PPP
Ketua Umum PPP Romahurmuziy berjalan ke podium untuk menyampaikan pidato politik pada Penutupan Mukernas I PPP di Jakarta, Rabu (5/10/2016). Foto: Antara Foto/Widodo S. Jusuf.

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan perdata sengketa partai politik yang diajukan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016, menyelesaikan dualisme kepemimpinan di partai tersebut. Djan Faridz pun dinilai tidak lagi berhak menggunakan atribut ketua umum PPP dalam bentuk apa pun. 

Romi juga meminta Djan tidak lagi menggunakan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro 60 dan tidak bisa menggugat keabsahan kepemimpinan PPP atas nama DPP yang diklaimnya selama ini. Djan tidak lagi memiliki legal standing apa pun sebagai pimpinan PPP.

"Dengan dikabulkannya gugatan PK (peninjauan kembali) ini, selesai sudah drama dualisme kepemimpinan PPP yang telah berlangsung selama 2,5 tahun. Djan Faridz bersama para pengikutnya tidak lagi berhak mengatasnamakan PPP pada semua tingkatan dengan dalih apa pun," ujar Romi.

Romi mengatakan, putusan ini sekaligus menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan Djan Faridz. Putusan PK ini juga menyempurnakan kemenangannya di Pengadilan Tinggi TUN berdasarkan Putusan Nomor 58 B/2017/PTTUN Jakarta tanggal 6 Juni 2017.

Anggota Komisi XI DPR itu menilai, putusan PK itu merupakan puncak dari upaya hukum luar biasa yang tidak ada lagi upaya hukum sesudahnya. Untuk itu, dirinya menyerukan kepada Djan untuk menyudahi seluruh pertikaian.

Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, mengaku terkejut dengan putusan tersebut. Hal itu merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"UU Parpol sudah jelas hanya sampai dengan kasasi, tetapi ternyata bisa PK. Jangan-jangan bisa banding juga ke pengadilan tinggi walaupun di UU tersebut tidak ada ke pengadilan tinggi dan PK," ujar Dimyati.

Duduk bersama

Meskipun demikian, Dimyati berharap Djan Faridz dan Romahurmuziy dapat segera duduk bersama mengupayakan islah partai yang bersifat adil, pascaputusan MA soal kepengurusan PPP. "Dengan situasi dan kondisi yang ada, kita berharap PPP islah, bersatu, win-win solution. Nasib PPP ini ada ditangan Djan Faridz dan Romi. Yang lain hanya makmum," ujar Dimyati.

Baca: Djan dan Rommy Diminta Rujuk

Dimyati menyerukan PPP segera islah dengan menanggalkan segala ego kelompok. PPP, kata dia, harus bersiap menyongsong pemilu legislatif dan Pilpres 2019.

"Yang merasa lebih hebat, lebih berjasa, lebih kaya, lebih muda, lebih tua, ego semacam itu ditinggalkan. Sekarang Djan dan Romi ayo duduk bersama. Partainya kan sama, agamanya sama, tujuan sama. Ayo tanggalkan egonya, apalagi sih yang mau dicari," ujar Dimyati.




(OGI)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA