PAN tak Usung Mantan Koruptor Sebagai Bacaleg

Faisal Abdalla    •    Sabtu, 15 Sep 2018 13:26 WIB
pilegpemilu serentak 2019
PAN tak Usung Mantan Koruptor Sebagai Bacaleg
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno--MI/Ramdani

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi nyaleg. Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi putusan MA.

"Kita apresiasi putusan MA yang memberikan kepastian hukum terkait polemik ini," kata Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno ketika dihubungi Medcom.id, Sabtu, 15 September 2018.

Eddy mengatakan putusan MA ini sudah ditunggu-tunggu semua pihak. Sebelum ada putusan MA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kerap berbeda pandangan terkait larangan tersebut.

Baca: MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

Perselisihan antara KPU dan Bawaslu ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan MA ini dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri ketidakpastian hukum tersebut.

Meski begitu, Eddy menegaskan PAN tetap konsisten pada PKPU 20 tahun 2018. Dia mengaku PAN tidak akan mencalonkan orang-orang bermasalah.

"PAN tetap konsisten untuk tidak mendorong caleg eks terpidana korupsi di Pileg 2019," tegasnya.

MA resmi mengabulkan permohonan gugatan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Dengan begitu, legislator korup bisa kembali nyaleg.

Dalam putusannya, MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. MA juga membatalkan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.


(YDH)