Larangan Eks Koruptor ikut Pemilu Masuk PKPU

Ilham wibowo    •    Selasa, 17 Apr 2018 09:16 WIB
pilpres 2019pilkada 2018
Larangan Eks Koruptor ikut Pemilu Masuk PKPU
Ilustrasi. Foto: MTVN/Rizal

Jakarta: Larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD di Pemilu 2019 akan dimasukan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Keputusan itu menjadi pilihan meski muncul penolakan dalam pembahasan bersama pemerintah dan DPR. 
 
"Seperti kita tahu di media, muncul gelombang dukungan terhadap PKPU untuk melanjutkan norma itu. Dukungan dari publik yang luas memberi energi bagi kita," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 April 2018.
 
Aturan melarang eks koruptor menjadi calon legislatif ini menjadi perhatian serius untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu. Menurut Wahyu, pembahasan perlu dijadwal ulang lantaran pihak pemerintah belum bisa hadir. 
 
"Salah satu isu yang mendapat atensi yakni  soal mantan napi koruptor dilarang nyaleg di rancangan PKPU. Itu salah satu isu strategis yang mendapat perhatian DPR, pemerintah juga masyarakat," ujarnya. 

Baca: Tersangka Korupsi Menang Pilkada Tetap Dilantik
 

Wahyu memaparkan pengambilan keputusan yang dibuat KPU bisa dilakukan secara mandiri melalui forum tertinggi rapat pleno. Karenanya, konsultasi yang dilakukan bersama Komisi II tak mengikat bila muncul penolakan.
 
Wahyu mengatakan, KPU punya wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan menuangkannya dalam PKPU terutama UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
"Jangan berpikir RDP ini mencari kesepakatan. Itu kan harus menghormati masing-masing lembaga. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada titik temu? Ya kami akan kembali kepada tugas masing-masing," kata dia.
 
Pihak yang tak setuju dengan keputusan KPU bisa menempuh jalur lain dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Hal terebut bisa dilakukan setelah KPU memastikan untuk menerapkan larangan eks koruptor menjadi caleg dalam PKPU.
 
"Misalnya, jika kita berandai-andai memaksakan itu maka silakan bagi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan KPU bisa mengajukan melalui Mahkamah Agung," pungkasnya.




(FZN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA