Jika Munas Tertunda, Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada

K. Yudha Wirakusuma    •    Minggu, 06 Mar 2016 22:05 WIB
kisruh golkar
Jika Munas Tertunda, Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada
Bambang Soesatyo (kiri). Foto: MI/M. Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak kunjung digelarnya ‎rapat pleno DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan Munas Islah dinilai menimbulkan keresahan. Selain itu, Golkar dinilai terancam tak bisa ikut pilkada serentak 2017.

‎"Penundaan itu jelas menimbulkan banyak spekulasi. Terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam tak bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017. Karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016," kata Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Bambang menuturkan, kader Golkar merasa kemelut partai seharusnya berakhir melalui Munas Islah. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan rapat harian kepengurusan Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Namun, karena keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kubu Munas Ancol, terjadi stagnasi.

Dia mengatakan rapat pleno DPP Golkar yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu 2 Maret mendadak batal digelar. Sebagai salah satu anggota Tim Pemenangan Calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin, Bambang sepakat untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya pada kebijakan Aburizal Bakrie. Karena pihaknya yakin Aburizal paham mana yang terbaik bagi masa depan partai Golkar.

"Posisi Kami ikut saja, apakah munas mau digelar bulan April, Juli atau Oktober tahun ini. Bahkan jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah. Kami percaya semua kader partai Golkar mulai dari akar rumput hinggal sesepuh dan pinisepuh berkepentingan Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu," paparnya.

Bambang juga setuju adanya desakan agar Pemerintah segera mengesahkan kepengurusan Hasil Munas Bali, dan penyelenggara Munas adalah kepengurusan hasil Munas Bali.

Namun, ditegaskannya, harus dicarikan solusi, jika pemerintah tetap bersikukuh tidak akan menerbitkan SK kepengurusan Golkar, dan tetap berpegang pada SK perpanjangan kepengurusan Munas Riau. Di SK perpanjangan itu, DPP Golkar Munas Riau ditunjuk sebagai penyelenggara Munas Islah atau Munas Rekonsilasi sebagai jalan emas untuk mengakhiri dualisme di tubuh partai Golkar.

Jika keadaan tanpa kejelasan ini terus berlarut-larut, dimana kepengurusan hasil Munas Ancol telah dibatalkan dan kepengurusan hasil Munas Bali tetap diambangkan kendati telah dimenangkan MA, maka nasib Golkar akan sama seperti PPP.

"Kalau situasi seperti itu, dikhawatirkan akan muncul lagi Munas tandingan kedua dengan modus penyelamatan partai. Dan ujung-ujungnya mudah ditebak. Munas penyelamatan partai inilah yang bakal di-endorse dan kembali menjadi kuda troya pemerintah melalui operasi senyap untuk mengakhiri  kemelut Partai Golkar," tandas Bambang Soesatyo, yang juga Ketua Komisi III DPR RI itu.


(Des)

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

2 hours Ago

KPK hari ini memeriksa Chief Business Operation PT Astra Graphia IT Mayus Bangun, Astra Graphia…

BERITA LAINNYA