Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Sebut Kasus Novanto Menarik

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 15 Nov 2017 15:33 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Sebut Kasus Novanto Menarik
Anggota Pansus Angket KPK Eddy Kusuma Widjaya - MI/Adam Dwi

Jakarta: Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya bertekad menyelesaikan kerjanya pada masa persidangan kali ini. Pansus pun tertarik membahas kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.

"Ini menarik sebetulnya," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2017.

Eddy mengaitkan kasus Novanto itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada intinya putusan yang mengatur terkait pemanggilan Anggota DPR yang tersandung persoalan hukum.

"Ini sudah keluar putusan MK Nomor 76, bahwa pemanggilan anggota DPR itu harus izin Presiden. Sedangkan tadinya itu cukup seizin MKD (mahkamah kehormatan dewan). Tapi, ada yang mengajukan judicial review diputuskan menjadi izin Presiden," ucap Eddy.

Eddy menambahkan kasus Novanto ini sejatinya telah berproses. Dimulai dari penetapan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Kemudian, status itu menjadi gugur setelah Novanto memenangkan Praperadilan di PN Jakarta Selatan. Kemudian KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

"Nah di dalam proses ini, pihak pengacara Novanto mengajukan judicial review terhadap Undang-undang KPK. Nah ini bagaimana tafsir KPK terhadap pengajuan judicial review," beber dia.

Baca: KPK Punya Bukti Kuat Tetapkan Novanto Tersangka KTP-el

KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. KPK mengatakan punya bukti kuat. Bahkan, semua bukti ditelaah untuk memperkuat kontruksi hukum kasus tersebut.
 
"Artinya sesuai dengan UU KPK kita sudah pencarian bukti. Bukti-bukti kita analisis dan sudah mencukupi untuk dijadikan bukti permulaan cukup," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat 10 November 2017.
 
Febri mengatakan, sebelum memulai penyelidikan baru, pihaknya sudah menelaah putusan praperadilan Novanto. Termasuk, mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang MD3.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.
 
Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(YDH)