Romy tak Sepakat Usulan Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada

Arga sumantri    •    Selasa, 13 Mar 2018 21:18 WIB
pemberantasan korupsi
Romy tak Sepakat Usulan Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada
Romahurmuziy -- Foto: MI/ Angga Yuniar

Jakarta: Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) tak sepakat dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait permintaan penegakan hukum peserta pilkada oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Romy mengatakan penegakan hukum tidak boleh terganggu dengan kepentingan apapun. 

"Proses penegakkan hukum tidak boleh terganggu oleh apapun. Tidak boleh tersandera oleh agenda politik mana pun," kata Romy di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 13 Maret 2018.

Romy mengatakan, polemik penegakan hukum peserta pilkada ini memang dilematis. Satu sisi, ada pernyataan KPK yang dianggapnya sensasional terkait banyaknya calon peserta yang terindikasi korupsi.

"Karena secara spesifik telah disebutkan jumlah (peserta Pilkada yang terindikasi korupsi) yang sangat definitif sekali," ujarnya. 

Namun, di sisi lain, Romy juga khawatir pernyataan Wiranto bisa mengganggu proses penegakan hukum yang ada. Namun, ia juga tak mau ada peserta pilkada yang terindikasi korupsi justru menang sebagai pemimpin daerah.

"Karena itu ada baiknya ini didudukkan bersama," ujarnya. 

Romy menyarankan polemik ini diselesaikan dalam bentuk rapat koordinasi, bukan sekadar melempar pernyataan di media. Bagaimana pun, kata Romy, KPK juga bagian dari lembaga resmi negara.

"Khawatirnya tentu yang disampaikan Pak Wiranto ini justru akan menjadikan proses penegakkan hukum di Indonesia akan terganggu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Alasannya, agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.
 
Tak hanya itu, Wiranto juga yakin penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka berdampak ke ranah politik. Menurut Wiranto KPK seharusnya mengumumkan calon kepala daerah sebagai tersangka sebelum kandidat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu (KPU).


(Des)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

5 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA