Pemuda Muhammadiyah Dilarang Pilih Parpol Pendukung RUU MD3

Damar Iradat    •    Selasa, 13 Feb 2018 13:20 WIB
uu md3
Pemuda Muhammadiyah Dilarang Pilih Parpol Pendukung RUU MD3
Ilustrasi: Gedung DPR. Foto: Antara.

Jakarta: Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyerukan seluruh kadernya tak memilih partai-partai yang menyetujui Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3). RUU MD3 dianggap membuat demokrasi Indonesia mundur. 

"Saya akan memerintahkan seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Februari 2018. 

Dahnil mengatakan pengesahan Revisi UU MD3 dengan tambahan pasal, memberikan tiga kuasa tambahan kepada DPR. Kekuasaan itu adalah pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan bisa mengkriminalisasi penghinaan terhadap DPR.

Aturan ini adalah tambahan Pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, dan tambahan Pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR. Selain itu, ini juga tambahan Pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Dahnil menyayangkan langkah DPR tersebut. Baginya, UU MD3 dengan tiga tambahan pasal tersebut, hanya menguntungkan para wakil rakyat.

"Ternyata politikus kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum, dan memperoleh kekebalan hukum, dan antikritik," tegasnya.

Menurut dia, watak otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkit semua politikus yang memiliki kekuasaan. DPR dan partai politik dinilai kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi serta hak masyarakat sipil yang ada di dalamnya. 

Baca: NasDem Khawatir Revisi UU MD3 Timbulkan Oligarki Politik

DPR, kata dia, secara berjemaah membunuh demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi lalu. Publik, tekan dia, tidak boleh berdiam diri. Pasalnya, hak-hak dasar akan dengan mudah dirampas DPR yang ingin memiliki kekuasaan tanpa batas.

"Dan mereka ingin memperoleh kekebalan hukum serta mengendalikan hukum tersebut," kata dia. 

Setelah melalui perdebatan dan pembahasan panjang di tingkat Badan Legislasi rancangan RUU MD3 resmi disahkan DPR dalam rapat sidang paripurna Senin, 12 Februari 2018. Pengesahan revisi UU MD3 disetujui 8 fraksi sementara dua fraksi memutuskan walk out. 

Delapan fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dua fraksi yang menolak keras dan memutuskan walk out adalah Fraksi Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu pasal yang yang disoroti dalam revisi ini adalah Pasal 122 huruf k.

Dalam Pasal 122 huruf k itu disebutkan "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Pasal itu pun dianggap membuat lembaga legislatif semakin antikritik.




(OGI)