Pemerintah Diminta Jangan Asal Jual Aset

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 06 Dec 2017 15:34 WIB
holding bumn
Pemerintah Diminta Jangan Asal Jual Aset
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini--Antara/Rosa Pangabean

Jakarta: Fraksi PKS DPR menyoroti trend kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan BUMN. Antara lain menyangkut holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, bahkan penjualan saham, dan aset BUMN yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat luas.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mendesak Pemerintah dapat berpikir strategis soal pengelolaan BUMN. "Jangan asal jual aset BUMN terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar utang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017.

Baca: Holding BUMN Bisa Memperkaya Aset

Jazuli khawatir jika aset-aset itu jatuh ke tangan investor swasta asing. Pasalnya, jika benar terjadi penjualan aset-aset BUMN, lanjut dia, generasi mendatang akan kehilangan kewenangan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi yang strategis untuk kepentingan rakyat luas.

"Kita bukan anti-asing, ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya," tegas dia.

Baca: Privatisasi Aset Pelat Merah Lewat BungkusHolding BUMN

Jazuli menambahkan, pihaknya mengundang sejumlah pihak untuk menjelaskan hal tersebut dalam sebuah diskusi khusus. Mereka adalah Adang Daradjatun (Anggota Komisi VI), Fajar Harry Sampurno (Deputi Meneg BUMN), Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRES), Budi Gunadi Sadikin (Dirut PT Inalum) dan Arie Prabowo Ariotedjo (Dirut PT Antam). 

"Diskusi ini bagian dari fasilitasi agar pemerintah dan BUMN dapat menjelaskan kepada publik, sehingga setiap kebijakan atas perusahaan pelat merah ini akuntabel dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi sampai negara dan rakyat dirugikan nantinya akibat kebijakan ini," tandas dia.



(YDH)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA