Mendagri Siapkan Antisipasi Potensi Konflik Pemilu

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 09 Nov 2017 22:13 WIB
persiapan pemilu
Mendagri Siapkan Antisipasi Potensi Konflik Pemilu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tengah menyiapkan langkah antisipasi potensi konflik saat pelaksanaan pemilu mendatang. Salah satunya, dengan menggencarkan sosialisasi aturan Pemilu.

"Ya itu sosialisasi, jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan MK. Mereka 'kan tidak paham, tahapan-tahapan hukum harus dipahami," kata Tjahjo dikutip Antara, Kamis 9 November 2017.

Tjhajo mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin muncul. Misalnya, memetakan wilayah rawan konflik bersama Bawaslu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Memang ada satu-dua yang bermasalah, tapi enggak apa. Ini menarik karena pilkada serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma Pemilu legislatif dan Pilpres. Sehingga masing-masing instansi terkait memetakan secermat mungkin," ungkap dia.

Tjahjo menuturkan, beberapa wilayah perlu mendapat perhatian khusus, misal Papua. Tjahjo menilai  perlu ada sosialisasi yang lebih besar guna menekan konflik di Papua. "Daerah lain, saya rasa, enggak ada masalah meski Jawa itu padat penduduk, Sumsel juga. Konsentrasi di Papua saja," ucapnya.

Tjahjo juga ingin fokus dalam hal peningkatan partisipasi pemilih. Pada 2015 angka partisipasi pemilih tercatat 70 persen. Tahun berikutnya meningkat jadi 74 persen. 

"Kami harap 2018 itu 78 persen. Kedua, harus dilawan juga politik uang, itu akan merusak demokrasi kita, mengganggu pencarian tokoh yang amanah," ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan semua pihak menjaga iklim Pemilu yang sejuk dan mendidik. Ia berharap Pemilu tak lagi diwarnai ujaran kebencian atau SARA, hingga merusak persatuan dan kesatuan.

"Secara keseluruhan kami optimistis karena KPU pun sudah berpengalaman, Bawaslu juga, dari aturan-aturan PKPU juga enggak ada yang menyimpang dari UU yang ada," ujarnya.


(AGA)