Bahas Pergantian Akom, DPR Putuskan Gelar Paripurna Rabu

Damar Iradat    •    Rabu, 30 Nov 2016 00:46 WIB
Bahas Pergantian Akom, DPR Putuskan Gelar Paripurna Rabu
Fadli Zon (kanan) bersama Johnny G Plate usai rapat Bamus DPR. MTVN/ Damar Iradat

Metrotvnews.com, Jakarta: Seluruh pimpinan fraksi DPR RI selesai menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) hingga sekitar pukul 23.30 WIB. Rapat tersebut memutuskan bakal menggelar rapat paripurna pada Rabu, 30 November.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, keputusan untuk menggelar paripurna diambil setelah seluruh pimpinan fraksi sepakat. Rapat paripurna akan dilangsungkan pada pukul 15.00 WIB.

"Baik rapat pimpinan dan rapat pengganti Bamus menetapkan besok paripurna dengan beberapa agenda pembacaan surat," ungkap Fadli Zon usai rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Selasa (29/11/2016).

Surat yang akan dibacakan pada agenda rapat paripurna salah satunya adalah surat dari DPP dan Fraksi Golkar terkait pemberhentian Ketua DPR RI, Ade Komarudin. Selain itu, rapat juga akan membahas penetapan pengganti Ade dengan Ketua DPR baru, Setya Novanto.

Agenda rapat paripurna ini, tutur Fadli, juga sudah dikaji sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Semua proses penggantian ketua yang baru akan sesuai aturan yang ada.

Fadli juga menjelaskan, pembacaan surat tersebut tidak perlu menunggu kepulangan Ade yang tengah menjalani pengobatan di luar negeri. Namun, semua keputusan terkait pergantian ketua DPR tergantung hasil paripurna.

"Ini kan masalah surat, itu yang dibahas fraksi. Apa yang diberikan Fraksi Golkar akan kami bacakan," jelas dia.

Selain soal pembacaan surat penghentian Ade dari anggota DPR, agenda paripurna besok juga akan membacakan surat dari Presiden Joko Widodo tentang penetapan duta besar serta calon ketua dan anggota BPH Migas.

Sebelumnya, Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan mengembalikan Ketua Umum Novanto sebagai orang nomor satu di DPR. Keputusan diambil atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi atau judicial review terkait penafsiran pemufakatan jahat yang diajukan Novanto.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, harkat dan martabat Novanto perlu dijaga dan dikembalikan. Keputusan diklaim sudah bulat.

(SCI)