Aparatur Sipil Boleh Ikut Doa Bersama 2 Desember

Nur Azizah    •    Selasa, 29 Nov 2016 12:26 WIB
unjuk rasa
Aparatur Sipil Boleh Ikut Doa Bersama 2 Desember
Doa bersama untuk keselamatan bangsa di Lapangan Monas. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak melarang aparatur sipil negara (ASN) ikut doa bersama di lapangan Monumen Nasional, Jumat 2 Desember. Namun, Tjahjo menyarankan warga daerah tak ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) awalnya berencana salat Jumat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Polisi menilai kegiatan ini berpotensi mengganggu kegiatan masyarakat lain.

Namun akhirnya, GNPF sepakat aksi pindah ke lapangan Monas. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kegiatan di lapangan Monas akan diisi doa bersama dan salat Jumat.

Mengingat kegiatan massa di Monas hanya doa bersama dan salat Jumat, Tjahjo mengatakan tak masalah bila aparatur sipil ikut. "Kan agendanya doa bersama untuk bangsa dan negara," kata Tjahjo di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Namun, menurut Tjahjo, untuk warga daerah baiknya doa bersama di tempat masing-masing.
"Tidak usah ke Jakarta, khawatir ada apa-apa di Jalan," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengklaim dirinya sudah lebih dulu mengumpulkan kepala daerah untuk doa bersama untuk keamanan dan kedamaian Indonesia. Tjahjo juga mengimbau seluruh kepala daerah dan aparatur sipil agar netral selama Pilkada 2017.

"Jangan terlibat mendukung salah satu pasangan calon," pungkas Tjahjo.

Jumat 18 November, ribuan orang terdiri dari tentara, polisi, dan masyarakat, juga doa bersama di lapangan Monas.

Tito Karnavian mengatakan tujuan doa bersama itu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut dia, saat ini banyak permasalahan yang bisa memecah NKRI, diantaranya dinamika menjelang Pilkada DKI.

Tito menegaskan, kasus dugaan penistaan agama oleh calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  tidak boleh menjadi instrumen memecah belah bangsa. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

 


(TRK)