Menteri Jokowi Dinilai Berhak Bahas Cawapres

Ilham wibowo    •    Selasa, 13 Mar 2018 15:08 WIB
pilpres 2019
Menteri Jokowi Dinilai Berhak Bahas Cawapres
Ketua Komisi II Zainuddin Amali (tengah)/MI/Susanto

Jakarta: Keterlibatan menteri dalam pembahasan kriteria calon mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 dinilai wajar. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan seorang menteri berhak memberi pandangan politik.

"Enggak masalah menurut saya. Biasa saja, kan orang komunikasi masa harus dilarang. Kan yang dilarang itu di dalam aturannya mengampanyekan diri, menyampaikan visi misi, itu yang enggak boleh," tegas Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Baca: Mensesneg Mengakui Ikut Menelaah Kriteria Cawapres Jokowi

Berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN), seorang menteri merupakan pejabat negara yang dipilih langsung melalui hak prerogatif Presiden. Politikus Golkar itu mengatakan kehadiran menteri dimungkinkan menggunakan hak politik dengan memberikan dukungan kepada pimpinan pemerintahan.

"Menteri pejabat negara tapi bukan ASN, sehingga bisa membicarakan politik," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui terlibat pembahasan kriteria calon wakil presiden untuk Jokowi pada Pilpres 2019. Kriteria masih ditelaah.

"Ini bukan tim segala macam begitu. Ini kan telaah, gitu saja," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 12 Maret 2018.


(OJE)