Marak OTT, Bamsoet Minta KPK Kaji Sistem Pilkada

Pelangi Karismakristi    •    Selasa, 13 Mar 2018 11:40 WIB
berita dpr
Marak OTT, Bamsoet Minta KPK Kaji Sistem Pilkada
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Dok. DPR

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo menyayangkan banyaknya petahana dan calon kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK jelang pilkada. Bamsoet menilai, harusnya pesta demokrasi di daerah dihadapi dengan riang gembira.

Tak hanya itu, politikus yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan bahwa banyak kepala daerah yang sedang menjabat, namun ditetapkan sebagai tersangka karena korupsi dana APBD. Hal ini akibat tingginya biaya yang dikeluarkan untuk merebut posisi melalui pilkada. 

"Tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang kepala daerah dengan biaya puluhan, bahkan ratusan miliar bisa bekerja dengan baik untuk rakyat. Ini masukan bagi KPK. Dan kita harus pikirkan sebagai anak bangsa yang punya tanggung jawab bersama, bagaimana cara kita mencegah dan menghentikan praktik-praktik transaksional ini,” ucap Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Maret 2018.

Maka dari itu, Bamsoet mengajak KPK mengkaji lebih dalam soal korupsi yang dilakukan para kepala daerah. Jika KPK yang langsung menyampaikan hasil kajian korupsi di daerah, pasti didengar dan ditanggapi positif oleh masyarakat. "Kajian itu menghendaki agar Pilkada diserahkan saja ke DPRD setempat dan tidak lagi digelar secara langsung. Pilkada langsung punya implikasi buruk bagi masa depan bangsa kita," tegas Bamsoet dalam sambutannya di Gedung KPK pada acara laporan tahunan KPK 2017.

Bamsoet menambahkan, dalam konteks ini sila keempat Pancasila telah mengamantkan agar pemilihan kepala daerah diserahkan pada sistem perwakilan. Dengan cara ini, dirinya percata korupsi bisa dicegah dan berkurang drastis.

"Keputusan pilkada tidak langsung sudah kita putuskan jelang berakhirnya kepemimpinan Pak SBY. DPR sudah ketuk palu. Lalu, pemerintah membatalkan melalui Perppu. Akhirnya dikembalikan ke pemilihan langsung," ungkap Bamsoet.

Dengan mengembalikan pilkada ke sistem perwakilan menurutnya bukanlah kemuduran demokrasi. Namun sayangnya masyarakat kerap memobilisasi opini yang menyerang DPR sebagai pembuat kebijakan tidak populis.

"Untuk itu, KPK perlu bersuara yang seirama dengan DPR soal wacana mengembalikan Pilkada ke sistem perwakilan. Ini semangatnya untuk memerangi korupsi. Pilkada langsung dinilai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata politikus Golkar itu.



(ROS)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

1 day Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA