PKPI Ajukan Sengketa Pemilu Ke Bawaslu

Siti Yona Hukmana    •    Kamis, 22 Feb 2018 05:31 WIB
partai politik
PKPI Ajukan Sengketa Pemilu Ke Bawaslu
Ketua Dewan Pimpinan Nasional PKPI Syarifuddin Noor di Bawaslu - Medcom.id/

Jakarta: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajukan permohonan sengketa pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Permohonan itu diterima Bawaslu dengan nomor surat 015/PS.PNM/11/2018.

"Kegiatan hari ini adalah memasukkan permohonan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur oleh undang-undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional PKPI Syarifuddin Noor usai penyerahan dokumen sengketa pemilu di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Menurut Syarifuddin, materi yang dilayangkan dalam gugatan itu adalah rekapitulasi berita acara penetapan partai politik. Dalam rekapitulasi berita acara itu, lanjut dia, menyatakan PKPI tidak memenuhi syarat (TMS) pada verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019. 

"Kami dari PKPI mengajukan permohonan sengketa terhadap objek tersebut. Saat ini kita baru mengajukan permohonan. Adapun bukti yang kami susun adalah dari apa yang disebutkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujarnya.

Syarifuddin mengatakan, ada beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang dinyatakan TMS oleh KPU. Namun, dari fakta kuasa hukum dan kader-kader PKPI se-Indonesia yang sudah dikonsolidasikan data TMS tersebut tidak benar.

"Kalaupun ada TMS, itu adalah kesalahan dari tenaga KPU daerah. Oleh karena itu,kami ke sini (Bawaslu) ingin menggunakan hak kami sebagai partai," ucap Syarifuddin.

"Permasalahan pertama sebenarnya adalah kembali kepada sistem informasi partai politik (sipol). Jadi data sipol tidak sesuai dengan data yang faktual," timpal dia.

Syarifuddin mengklaim, permasalahan sebenarnya terdapat pada dokumen faktual. Di mana data sipol diwajibkan pada saat verifikasi faktual setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mungkin ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pihak partai kami. Maka itu, oleh karena satu dan lain hal pada saat verifikasi faktual dengan menggunakan sipol tentunya berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya," pungkas Syarifuddin.


(JMS)