Agus Hermanto Siap Memfasilitasi Wartawan Bahas RKUHP

Ilham wibowo    •    Rabu, 14 Feb 2018 18:20 WIB
ruu kuhp
Agus Hermanto Siap Memfasilitasi Wartawan Bahas RKUHP
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto/MTVN/M Rodhi Aulia

Jakarta: Wakil Ketua DPR Agus Hermanto siap menegahi wartawan dan legislator dalam pembahasan pasal-pasal pada Revisi KitabUndang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ia menilai perbaikan perlu dilakukan bila membawa dampak buruk terhadap tugas jurnalistik.

"Saya siap fasilitasi audiensi," tegas Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Agus mengaku tak sepakat bila muncul pasal multitafsir hingga kemungkinan adanya upaya mekriminalisasi wartawan.  Masih ada waktu menyampaikan aspirasi sebelum palu pengesahan diketok.

"Kalau memang dari media mendengar seperti itu tentunya lebih baik media memberi input kepada pemerintah atau DPR, supaya jangan sampai ada yang dimaksud media tadi (upaya kriminalisasi). Sampai sekarang saya belum pernah dengar itu, memang finalisasinya belum saya terima," ungkap politikus Demokrat itu.

Baca: Wartawan Disarankan Gelar Debat Terbuka soal RKUHP

Temuan pasal yang tidak bisa diterima dalam RKUHP harus segera dibahas. Agus bakal menyampaikan keluhan wartawan kepada pimpinan DPR lain untuk diteruskan kepada Panja RKUHP.

"Kalau dengar itu jangan lama-lama, secepatnya untuk memasukkan dan koordinasi dengan panja atau pansus atau dengan pemerintah untuk menyampaikan bahwa ini yang kita ingin dari media seperti ini," ucap dia.

Agus menekankan wartawan merupakan pilar keempat demkorasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wartawan juga memiliki hak yang sama menyampaikan segala masukan demi kepentingan masyarakat.

"Yang jelas media sahabat kita seluruhnya. Rakyat ini bisa mengerti karena media, tidak mungkin ada hal menyulitkan, rasanya saya tidak ada pemikiran itu," ucap dia.

Baca: Arsul Tantang Lembaga Pers Ajukan Pasal Alternatif

Sejumlah aturan yang dianggap multitafsir terkait kerja jurnalistik terebut ada pada Pasal 309 ayat (1) tentang Penyiaran Berita Bohong. Pasal itu berbunyi:

'Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori III'.

Pasal 309 ayat (2) tentang Penyiaran Berita Bohong dalam Draf revisi KUHP berbunyi:

'Setiap orang yang meyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori II'.

Direktur Advokasi LBH Pers Ade Wahyudin menilai frasa 'mengakibatkan keonaran' pada Pasal 309 masih multitafsir. Wartawan rentan dikriminalisasi melalui aturan itu.

"Pasal terkait fake news atau berita bohong. Ini tentu dapat menghambat wartawan ketika para wartawan dihadapkan kepada narasumber yang kemudian tidak memiliki fakta akurat," tegas Ade.

Baca: RKUHP Ancam Bungkam Kerja Jurnalistik

Pasal 328 hingga Pasal 329 tentang Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan dalam  RKUHP juga memiliki potensi mengkriminalisasi wartawan. Pasal 328 berbunyi:

'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV'.

Sedangkan Pasal 329 berbunyi:

'Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat bagi setiap orang yang secara melawan hukum'.


(OJE)