Gerindra Tolak Perppu Ormas jadi Undang-Undang

Damar Iradat    •    Kamis, 12 Oct 2017 11:01 WIB
perppu pembubaran ormas
Gerindra Tolak Perppu Ormas jadi Undang-Undang
Wakil Ketua DPR Fadli Zon--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Gerindra di DPR RI menegaskan sikapnya terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Gerindra bakal menolak Perppu menjadi Undang-Undang di DPR, sebab aturan-aturan di dalam Perppu dinilai malah membuat kegaduhan baru.

"Kita cenderung untuk menolak, karena ini bertentangan dengan UUD45 khususnya kebebasan berserikat dan berkumpul," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.

Fadli menambahkan, dasar-dasar penerbitan Perppu pada Juli lalu juga tak memiliki justifikasi yang kuat. Salah satunya, kata dia, tak ada kegentingan yang memaksa.

Baca: Pemerintah Butuh Aturan Tegas untuk Ormas

Ia mengatakan, setelah pemerintahan Joko Widodo menerbitkan Perppu, polemik dan kegaduhan justru bermunculan. Pasalnya, masyarakat merasa terancam kebebasannya. "Dan saya kira itu sudah terjadi. Polemik baru, kegaduhan baru, dan saya pikir masyarakat merasa terancam kebebasannya oleh perppu ormas," tegasnya.

Baca: DPR Minta Keterangan Pakar untuk Bahas Perppu Ormas

Gerindra juga bakal menjalin komunikasi dengan fraksi lain untuk menolak Perppu Ormas. Pasalnya, sudah ada beberapa fraksi yang memiliki pandangan yang sama dengan Gerindra, seperti PKS, Demokrat, dan PAN.

"Saya kira ada beberapa fraksi yang saat kami menerima aspirasi itu memiliki pandangan-pandangam yang sama. Apakah ini akan menjadi mayoritas atau tidak, kita lihat nanti," tegas Fadli.


(YDH)