Taufik Kurniawan tak Mempersoalkan Surat Penundaan Penyidikan Novanto

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 13 Sep 2017 15:49 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Taufik Kurniawan tak Mempersoalkan Surat Penundaan Penyidikan Novanto
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan/MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tak mempersoalkan surat permintaan penundaan penyelidikan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Taufik menilai surat yang ditandatangani Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam hal biasa meski tak dibahas di rapat pimpinan dewan.

"Setelah kita cek, sifatnya hanya meneruskan. Tentunya kepada Korpolkam. Seperti surat-surat yang lain. Enggak ada masalah," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 September 2017.

Taufik mengaku baru membaca surat tersebut pagi tadi. Ia memanggil Kepala Biro Pimpinan Sekjen DPR Hani Tahapsari yang menyampaikan surat tersebut langsung kepada KPK.

"Informasinya kan simpang siur. Ini atas nama pimpinan DPR atau apa. Kalau atas nama pimpinan DPR, ya tentunya saya keberatan. Karena tidak pernah (dibahas sebelumnya) dalam rapat pimpinan. Ternyata sifatnya hanya meneruskan kepada pak Fadli Zon sebagai Korpolkam," beber dia.

Taufik menjelaskan, surat Fadli memang tidak perlu dibahas dalam rapat pimpinan. Surat dianggap urusan administratif.

"Kalau yang bersangkutan dengan saya kan Kemenkeu, BPK, kan begitu. Artinya sama dengan permohonan permintaan raker ke menteri atau pimpinan lembaga. Itu biasanya tidak perlu dibahas dalam rapat pimpinan, karena itu rutinitas," beber dia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui meneken surat pemintaan penundaan penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto. Surat itu sekadar aspirasi Novanto atas nama masyarakat biasa.

"Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi permintaan Novanto. Kalau meneruskan aspirasi itu  sesuai Undang-undang. Itu biasa saja," kata Fadli.


(OJE)

Kubu Novanto Ajukan Saksi Meringankan

Kubu Novanto Ajukan Saksi Meringankan

3 hours Ago

Langkah tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 65 KUHAP terkait dengan pemanggilan saksi meri…

BERITA LAINNYA