Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu tersebut dikeluarkan karena seluruh negara akan buka diri terhadap informasi perbankan.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah berkali-kali menyampaikan melalui sosialisasi tax amnesty bahwa pada 2018, setiap negara akan membuka informasi perbankannya.
"Perppu ini adalah menindaklanjuti itu, karena ditunggu komitmen kita mengenai ikut tidaknya kita di dalam automatic exchange of information. Ini ditunggu semua, jadi Perppu itu dalam rangka internasional juga dalam rangka di sini," kata Presiden di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.
Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak kaget dengan keberadaan Perppu tersebut. Pasalnya, semua negara memang akan menerapkan hal serupa.
Namun, ia menegaskan, keterbukaan tersebut tetap ada batasannya dan aturan yang mesti dipatuhi. "Sudah saya sampaikan berkali-kali hati-hati tahun 2018 semuanya nanti akan bisa terbuka. Tetapi ingat itu hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang memang diperlukan, tidak buka-bukaan juga. Ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang harus diikuti," kata dia.
Ia memastikan, Perppu tersebut juga sudah dikirimkan ke DPR. Menurut dia, keterbukaan ini harus dijalankan karena Indonesia sudah berkomitmen kepada dunia internasional.
"Ya ini mengikuti komitmen internasional yang sudah kita tanda tangani sekian tahun lalu. Ini komitmen keterbukaan yang harus kita ikuti," pungkas dia.
(REN)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa pada 2018 mendatang akan berlaku pertukaran data secara otomatis untuk k…
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI menilai kebijakan mengenai keterbukaan informasi keuangan berdampak pada ca…
Transaksi ini dilakukan dari Guernsey, wilayah Inggris ke Singapura di akhir 2015.
Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi menyatakan aliran dana Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar USD1,4 miliar atau setara Rp1…
Sebanyak 81 WNI yang memindahkan dananya dengan total USD1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun dari Guernsey ke Singapura yakni un…
Dari 81 nama pemilik aliran dana sebesar USD1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun melalui Standard Chartered Plc dari Guernsey ke …
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta klarifikasi Standard Chartered (Stanchart) Indonesia untuk menyelidiki dugaan transfer dana j…
PPATK sudah melakukan investigasi terkait aliran dana nasabah Indonesia sebesar USD1,4 miliar (Rp18,9 triliun) yang masuk ke Singa…
Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengimbau, agar kalangan masyarakat dan pengusaha jangan khawatir dengan Undang…
Forum G20 berperan sebagai sarana mendorong optimalisasi pendapatan negara dan memperkuat postur anggaran pemerintah.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Partai Demokrat disebut bakal memanfatkan waktu seefektif mungkin untuk memunculkan poros ketiga di Pemilu 2019.
"Itu bukan pos yang baru, ini sejak Presiden terdahulu," kata Mensesneg Pratikno.
Sistem dibentuk dalam upaya debirokratisasi penyederhanaan penanganan administrasi PDLN.
Presiden Joko Widodo mengatakan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan lompatan teknologi dan masa depan perikanan Indonesia.
Melibatkan kepentingan golongan dalam tata kelola pemerintahan tak akan berujung baik.
Kepala daerah adalah jabatan yang dituntut berfokus kerja tinggi.
Dirut baru akan menggantikan posisi Djarot Kusumayakti.
Pembekalan perlu dilakukan sebelum beberapa dari mereka menjabat.
Fahri meminta Sohibul Iman mundur sebagai Presiden PKS dan digantikan Anis Matta.
Elektabilitas Jokowi mengalami tren kenaikan
Setidaknya, 26 pihak, termasuk perorangan dan perusahaan ikut diperkaya dari skandal yang merug…