Metro News

MUI: Mendirikan Khilafah Saat Ini Hanya Utopia

   •    Kamis, 18 May 2017 16:26 WIB
pembubaran hti
MUI: Mendirikan Khilafah Saat Ini Hanya Utopia
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama kota Bandung berdemonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (Foto: ANTARA/ Agus Bebeng)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ideologi Pancasila yang sudah terumuskan sejak awal akan menutup celah bagi ideologi lain yang anti-Pancasila untuk berkembang. Terlebih, pemerintah tak akan ragu membubarkan gerakan atau organisasi masyarakat yang tak sejalan dengan cita-cita Pancasila.

Seperti halnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bercita-cita mendirikan khilafah di Indonesia. Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Masduki Baidlowi menilai hal itu tidak akan mungkin terjadi.

"Khilafah itu derivasi dari pola kepemimpinan Islam dan banyak pola lain yang tidak harus dilaksanakan. Karena itu, melaksanakan khilafah saat ini hanya utopia, enggak mungkin dilakukan," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis 18 Mei 2017.

Masduki mengatakan HTI sebagai saudara sesama muslim seharusnya sadar bahwa secara Islam mereka mungkin tidak ada masalah namun dalam konteks bernegara HTI sesat lantaran tak mengakui Pancasila.

Pancasila sebagai cara bernegara sudah dirumuskan sejak awal dan Founding Fathers telah merumuskan ideologi itu bersama-sama dengan umat lain. Tak hanya umat Islam, konsep negara madinah yang didirikan oleh Rasulullah pun dijadikan sebagai salah satu landasan membangun Indonesia.

"Ideologi Pancasila itulah sebenarnya perjanjian luhur bersama-sama. Kalau ikut HTI maka ideologi Pancasila itu dianggap ideologi kafir, ini yang saya bilang ideologi HTI itu sesat," jelas Masduki.

Masduki mengaku tak terkejut jika kemudian pemerintah baru tergerak untuk membubarkan organisasi keagamaan yang anti-Pancasila. Pasalnya, dulu pemerintah mudah mengeluarkan status hukum bagi organisasi yang secraa tertulis menyatakan mengakui ideologi Pancasila namun setelah itu dilepaskan begitu saja.

"Evaluasi terhadap gerakan, organisasi masyarakat dan keagamaan tidak pernah dilakukan dan HTI sedemikian rupa menggejala baru setelah itu kaget. Padahal sejak awal kita sudah mengatakan ini berbahaya," jelas Masduki.




(MEL)