Terlalu Dini Anggap Pemerintah Otoriter karena Perppu Ormas

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 17:32 WIB
perppu pembubaran ormas
Terlalu Dini Anggap Pemerintah Otoriter karena Perppu Ormas
Jimly Ashiddiqie--MI Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menimbulkan kritik dari sejumlah pihak. Tak sedikit dari mereka justru menganggap langkah tersebut sebagai bentuk kediktatoran gaya baru dari pemerintah.

"Sudah muncul persepsi, ini akan membentuk pemerintah otoritarian, diktator," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Namun, Jimly menganggap masih terlalu dini menuding pemerintah otoriter dan diktator karena menerbitkan Perppu Ormas. Apalagi, selama hampir tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sistem demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Pakar hukum tata negara itu menilai alat ukur apakah pemerintah otoriter dapat dilihat pada pemilu 2019. yakni, dengan melihat sejauh mana tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada Jokowi pada pemilu 2019.

Tudingan otoriter terhadap Pemerintahan Jokowi akan terukur pada Pemilu berikutnya. Apakah rakyat masih tetap percaya dan mendukung pemerintahan Jokowi pada Pemilu 2019 mendatang.

"Jadi tidak usah mengaitkan Perppu ini dengan diktator segala macam," tegas dia.

Baca: Penerbitan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Kediktatoran

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.




(AZF)

KPK Pertimbangan <i>Second Opinion</i> Soal Setnov

KPK Pertimbangan Second Opinion Soal Setnov

3 hours Ago

KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…

BERITA LAINNYA