Konsultasi Pansus dan Presiden Dikhawatirkan Membuka Ruang Intervensi

Husen Miftahudin    •    Selasa, 19 Sep 2017 12:15 WIB
angket kpk
Konsultasi Pansus dan Presiden Dikhawatirkan Membuka Ruang Intervensi
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan/MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tak terlalu setuju usulan Pansus Angket KPK menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Ia sedikit khawatir rapat konsultasi membuka ruang Intervensi pemerintah terhadap parlemen.

"Ini sebetulnya domain DPR, kalau kemudian pemerintah dibawa-bawa, disampaikan sebelum paripurna sudah harus konsultasi dengan Presiden, agak terkesan seolah-olah ada intervensi," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 September 2017.

Di sisi lain, rapat konsultasi sebenarnya hanya untuk memberikan laporan kinerja pansus selama 60 hari kerja. Rapat pimpinan diperlukan demi menindaklanjuti permintaan pansus tersebut.

"Jadi dua pendapat ini sedang muncul di internal parlemen. Harapannya dua hal tadi menjadi semacam pertimbangan merespons daripada permohonan pansus untuk konsultasi dengan presiden," ucap politikus PAN itu.

Taufik mengatakan, seharusnya Pansus Angket KPK langsung menyampaikan temuan pelanggaran KPK dalam paripurna, 28 September 2017. Kalaupun ada komunikasi dengan pemerintah maupun partai, terang Taufik, konten pembicaraan seharusnya disajikan informal.

"Tapi kalau sudah dibawa ke formal, ada kesan seolah-olah campur tangan pemerintah ke parlemen," tegas Taufik.

Taufik menjelaskan, mekanisme angket sebelum dibawa ke rapat paripurna ialah membentuk rapat pleno. Komunikasi cukup dilakukan dengan partai-partai koalisi pemerintah, bukan langsung kepada Kepala Negara.

Rapat pimpinan DPR bakal dilangsungkan hari ini. Taufik tak bisa memastikan, sebab beberapa pimpinan berhalangan hadir.

"Jadi rapim siang nanti atau besok ini kita lagi menunggu kuorum di pimpinan. Karena beberapa pimpinan sedang ke luar daerah," ucap Taufik.


(OJE)