Mitra Kerja Komisi III Diminta Netral dalam Pilkada

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 17 Apr 2018 15:27 WIB
berita dpr
Mitra Kerja Komisi III Diminta Netral dalam Pilkada
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Mapolda Sumatera Utara, Kamis, 12 April 2018 (Foto:Dok.DPR)

Jakarta: Komisi III DPR RI mengingatkan seluruh mitra kerja untuk netral dalam pilkada serentak 2018. Sebab, hal itu menjadi ukuran keberhasilan pesta demokrasi dalam memilih kepala daerah.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Mapolda Sumatera Utara, Kamis, 12 April 2018. 

"Kunjungan kerja ke Sumatera Utara ini didasari pada hal-hal yang berkaitan dengan laporan dan keluhan tentang netralitas aparat dalam pilkada serentak, ada kekhawatiran kecenderungan aparat Polri yang berpihak pada satu pasangan pilkada tertentu,” kata Mulfachri dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 April 2018.

Politikus PAN itu menyebutkan, netralitas dalam pilkada sangat penting agar upaya-upaya membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik ke depan dapat terwujud.

“Permasalahan pilkada serentak setiap daerah sebenarnya tidak akan jauh berbeda. Misalnya, soal netralitas aparatur negara, efektivitas penegakan hukum, penyelesaian sengketa pilkada, pelanggaran kampanye seperti politik uang, isu SARA, hoaks, dan kampanye hitam. Semua persoalan ini perlu segera diantisipasi dan dicari resep penyelesaiannya,” ucap Mulfachri.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, pilkada serentak ini akan menjadi perhatian nasional. 

“Semua aparat harus tidak berpihak terhadap salah satu calon mana pun. Ini menjadi early warning dari Komisi III kepada semua pihak seperti KPU, kejaksaan, dan kepolisian untuk terus berupaya mengantarkan pilkada yang jujur bersih dan adil,” kata Aboe Bakar.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memberikan apresiasi kepada Polri yang menyosialisasikan netralitas dalam pilkada mendatang. Hal itu tercermin dengan adanya Pedoman Netralitas Polri dalam Pilkada 2018 yang telah diatur oleh Kadiv Propam Polri. 

“Pedoman netralitas ini telah disosialisasikan dengan baik, dan lebih penting dari itu, harus dilaksanakan dengan konsekuen,” ujarnya.


(ROS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA