KPU Bakal Klarifikasi Soal Hanura ke Kemenkumham

Siti Yona Hukmana    •    Selasa, 10 Jul 2018 01:00 WIB
pilegpemilu serentak 2019
KPU Bakal Klarifikasi Soal Hanura ke Kemenkumham
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengaku akan mempertanyakan kejelasan pengurus Partai Hanura ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pasalnya, kepengurusan Hanura saat ini simpang siur yang membuat KPU dilanda masalah.

Arief mengaku dalam sistem informasi partai politik (sipol), KPU menggunakan kepengurusan Partai Hanura dengan diketuai oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarifuddin Sudding. Namun, hal ini dinilai Partai Hanura keliru sebab Sekjen Partai Hanura dijabat oleh Hery Lontung.

"Memang yang kami terima (SK Kemenkumham) itu OSO dan Sudding, tetapi di grup WA banyak beredar surat Kemenkumham yang isinya OSO dengan Hery Lontung. Makanya, kami klarifikasi mana yang benar, nanti kami tanya ke Kemenkumham," kata Arief di kantornya Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018.

Arief mengaku akan mempertanyakan surat yang beredar di WhatsApp itu. Menurutnya, permasalahan kepengurusan itu belum bisa ditindaklanjuti sebelum jelas.  

"Nanti kami tanya, benar enggak ada surat yang beredar seperti ini. Sekarang kan ada surat beredar, kalau begitu kami tak bisa langsung menindaklanjuti, kami harus tanyakan dulu," ujar Arief.

Baca: Konflik Internal Partai Hanura Berlanjut

Arief meyakini KPU tidak salah dalam memasukkan sipol milik Hanura. Sebab, ia mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Kemenkumham Nomor 22 atau M.HH-22.AH.11.01 dimana OSO sebagai Ketum Partai Hanura dan Sarifuddin Sudding sebagai sekjen.

"Yang terakhir dikirim ke KPU adalah OSO-Sudding," tandas Arief.

Sementara, terkait pernyataan yang menyebutkan KPU tidak independen atas perubahan data sipol milik Hanura menurut Arief tidak benar. Sebab, kata dia, KPU menggunakan SK Menkumham dengan Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen Hanura sesuai dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"KPU selalu tanya mekanismenya (ke Kemenkumham), Kalau dijawab tetap, ya kami pakai, kalau berubah ya kami ikuti," ucapnya.


(DMR)