PBNU Sebut Mahfud Kader NU yang Kurang Militan

Sunnaholomi Halakrispen    •    Kamis, 09 Aug 2018 16:48 WIB
pilpres 2019
PBNU Sebut Mahfud Kader NU yang Kurang Militan
Mantan Ketua Mahfud MD. Foto: MI/Agus Utantoro

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 harus kader PBNU yang militan. Keputusan tersebut telah bulat.

"Kalau untuk mendapatkan kepercayaan ya harus yang militan dong. Harus yang betul-betul. Karena itu kita tawarkan Pak Jokowi kader yang militan," ujar Said di Gedung PBNU, Kramat, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.

Menanggapi sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang santer bakal mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019, Said menilai Mahfud sebagai kader NU yang kurang militan. "Iya, Pak Mahfud (kader PBNU) kultural," imbuhnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Mahfud bukan kader NU. Terkait hal itu Said menegaskan bahwa Mahfud tidak pernah aktif dalam organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU). "Begini, tidak pernah aktif menjadi ketua IPNU, PMII, Ansor, nggak pernah itu. Atau pernah menyuarakan nama NU, itu nggak pernah kan," tuturnya.

Dikutip dari NU Online, Kamis (9/8), nama Mahfud MD masuk dalam kepengurusan PP ISNU masa khidmat 2012-2017. Di kepengurusan, Mahfud didaulat menjadi Ketua Dewan Kehormatan.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Kehormatan adalah Arief Mudatsir Mandan dan anggotanya adalah Sinta Nuriyah Wahid dan Ali Maschan Musa.

Pembentukan kepengurusan dilakukan Kamis 1 Maret 2012 dalam rapat di ruang kerja Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan dihadiri Ketua Umum PP ISNU terpilih hasil kongres di Lamongan, Ali Masykur Musa, dan formatur bentukan.

Rapat dipimpin oleh Said Aqil dan Sekjen PBNU Marsudi Syuhud. Saat itu, Rois Aam PBNU KH Sahal Mahfudh dan Said Aqil ditempatkan sebagai pelindung kepengurusan PP ISNU. Sementara Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali ditempatkan sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Sedangkan Marzuki Ali yang saat itu masih menjabat sebagai ketua DPR didaulat menjadi ketua Dewan Ahli. Saat itu Said Aqil menyatakan kepengurusan PP ISNU tersebut sengaja menempatkan sejumlah orang dengan berbagai latar belakang, termasuk partai politik yang berbeda-beda.

Hal itu, menurutnya, dimaksudkan untuk menunjukkan keberadaan kader NU yang tersebar di berbagai posisi penting di Indonesia.

"Kita tunjukkan NU tidak berpolitik. Selama ini banyak sarjana NU yang belum nyambung, sekarang kami ingin PP ISNU jadi ajang silaturahmi untuk mereka mengembangkan diri," kata Said Aqil kala itu.


(MBM)