RUU Pesantren

Pemerintah Diharap Sejalan dengan DPR

   •    Selasa, 16 Oct 2018 19:00 WIB
pesantren
Pemerintah Diharap Sejalan dengan DPR
Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (kiri) saat berbincang dengan sejumlah ulama.

Jakarta: Rapat paripurna DPR menyetujui RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Pemerintah diharapkan sejalan dengan DPR dalam aturan tersebut.
 
Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengharapkan pemerintah segera merespon hasil rapat paripurna tersebut dengan menunjuk menteri yang akan terlibat dalam pembahasan RUU itu.
 
"Pemerintah dapat memberikan kotribusi lebih dengan hadirnya UU ini. Melihat peran pesantren sebagai bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. PDI Perjuangan mendukung penuh pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan," kata Diah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Oktober 2018.
 
Dia menjelaskan, legislasi terhadap pesantren ini akan memberi landasan hukum bagi pesantren. Sebab, saat ini pesantren masih dianggap lembaga pendidikan informal.

Baca: Inisiatif DPR Soal Pendidikan Pesantren Disetujui Jadi RUU

RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam langkah pemerintah untuk dapat berkontribusi lebih terhadap upaya pengembangan dan penguatan pesantren.
 
"Tentunya kami di Komisi VIII dari PDI Perjuangan memberikan ruang untuk masukan dari berbagai kalangan untuk RUU ini,” kata Diah
 
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR RI  Achmad Baidowi mengatakan  pihaknya telah meminta masukan dari para pimpinan ponpes, pimpinan lembaga diniyah serta para pakar untuk bahan penyusunan naskah akademik.
 
"Tentu draf RUU ini masih banyak kekurangan sehingga perlu penyempurnaan," katanya.
 
Fraksi PPP DPR, kata Baidowi, akan meminta masukan dari semua pihak dalam pembahasan bersama pemerintah. "Tentu kami akan membuka diri untuk menerima masukan dan kritikan," ujarnya
 
Baidowi mengungkapkan, ketika RUU ini menjadi UU maka pendidikan pesantren dan keagamaan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.


(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA