DPR Pertimbangkan Terapkan e-Counting di Pemilu

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II DPR berencana mengajukan usulan penerapan penghitungan suara berbasis elektronik atau e-Counting di Pemilu mendatang. Usulan itu dilakukan setelah Komisi II melawa ke Jerman beberapa waktu lalu.
 
Anggota Komisi II Yandri Susanto mengatakan, sistem itu efektif memberantas masalah penghitungan suara. Ia menceritakan, Jerman pernah melakukan skema e-Voting, namun dianulir Mahkamah Konstitusi Jerman
 
"Kelihatannya kita tidak perlu e-Voting, tapi kita perlu e-Counting," kata Yandri di Gedung DPR, Senin 20 Maret 2017.
 
Banyak alasan dipaparkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jerman terkait pembatalan e-Voting. Prinsipnya, negara industri itu melihat pemilihan berbasis teknologi bukan jalan keluar. Penghitungan cepat dengan akurasi maksimal jadi solusi paling tepat.
 
Yandri mengatakan, teknis pelaksanaan e-Counting memotong jalur distribusi penghitungan suara. Cukup di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tak perlu penghitungan ulang atau verikasi. Hasilnya, kurang dari 5 jam seluruh suara di Jerman masuk KPU pusat. Dengan sistem itu, Jerman bisa menghapuskan politik uang.
 
"Dari TPS langsung ke pusat. Itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam," kata politikus PAN ini.
 
Ada syarat yang harus dipenuhi jika menerapkan e-Counting, di antaranya, saksi wajib dari seluruh Partai Politik (Parpol). Semua saksi dibiayai negara, bukan pemodal atau pengusaha. Hal itu menguntungkan, karena tak ada alasan bagi partai tak menyediakan saksi dan mencegah kepentingan pemodal.
 
Terakhir, mengenai komposisi Komisioner KPU di Jerman, hampir seluruhnya berasal dari Parpol. Dari 10 anggota, 8 di antaranya adalah politikus, sementara 2 lainnya berlatar belakang Hakim. "Ini malah bagus, terjaga karena saling mengawasi satu sama lain," kata Yandri.


(FZN)