Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II DPR berencana mengajukan usulan penerapan penghitungan suara berbasis elektronik atau e-Counting di Pemilu mendatang. Usulan itu dilakukan setelah Komisi II melawa ke Jerman beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi II Yandri Susanto mengatakan, sistem itu efektif memberantas masalah penghitungan suara. Ia menceritakan, Jerman pernah melakukan skema e-Voting, namun dianulir Mahkamah Konstitusi Jerman
"Kelihatannya kita tidak perlu e-Voting, tapi kita perlu e-Counting," kata Yandri di Gedung DPR, Senin 20 Maret 2017.
Banyak alasan dipaparkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jerman terkait pembatalan e-Voting. Prinsipnya, negara industri itu melihat pemilihan berbasis teknologi bukan jalan keluar. Penghitungan cepat dengan akurasi maksimal jadi solusi paling tepat.
Yandri mengatakan, teknis pelaksanaan e-Counting memotong jalur distribusi penghitungan suara. Cukup di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tak perlu penghitungan ulang atau verikasi. Hasilnya, kurang dari 5 jam seluruh suara di Jerman masuk KPU pusat. Dengan sistem itu, Jerman bisa menghapuskan politik uang.
"Dari TPS langsung ke pusat. Itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam," kata politikus PAN ini.
Ada syarat yang harus dipenuhi jika menerapkan e-Counting, di antaranya, saksi wajib dari seluruh Partai Politik (Parpol). Semua saksi dibiayai negara, bukan pemodal atau pengusaha. Hal itu menguntungkan, karena tak ada alasan bagi partai tak menyediakan saksi dan mencegah kepentingan pemodal.
Terakhir, mengenai komposisi Komisioner KPU di Jerman, hampir seluruhnya berasal dari Parpol. Dari 10 anggota, 8 di antaranya adalah politikus, sementara 2 lainnya berlatar belakang Hakim. "Ini malah bagus, terjaga karena saling mengawasi satu sama lain," kata Yandri.
(FZN)
Verifikasi faktual partai politik merupakan bagian dari proses panjang rekrutmen pemimpin nasional termasuk presiden dan jajaran a…
Partai Amanat Nasional (PAN) meminta tahapan verifikasi faktual partai politik disederhanakan.
Menurut Arsul, UU Pemilu tak mengenal adanya istilah tahapan verifikasi faktual.
Partai baru diuntungkan jika tak ada verifikasi faktual.
KPU harus tetap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi faktual partai politik.
Verifikasi terhadap partai politik lama dan baru tetap akan dilakukan.
Sipol sudah mewakili prinsip verifikasi faktual.
Sehingga verifikasi faktual ulang dianggap telah dilakukan.
Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Rapat untuk tidak menggangu jalannya proses pemilu.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Terapkan gaya hidup sehat, dan rutin olahraga untuk menghindari kenaikan LDL (kolesterol jahat).&nbs…
WNI yang tinggal di Hong Kong cukup banyak, sekitar 170 ribu orang dan 160 di antaranya sebagai TKI.
Pengadilan Tinggi Hong Kong mengabulkan permintaan Indonesia menyita aset hasil korupsi Bank Century.
Fadli Zon yakin politik identitas tidak memecah belah bangsa.
Sembilan kepala daerah menerima penghargaan dari pemerintah.
Fary Djemi minta polemik ojek daring segera diselesaikan.
Arief mengatakan petinggi PAN juga tampak masih belum satu suara.
Penyederhanaan izin dianggap ampuh.
Imigrasi dipastikan akan menangkal masalah ini.
Komisi V DPR memastikan bakal merevisi Undang-undang Lalu Lintas untuk mengakomodasi transportasi dalam jaringan (daring).
Novanto berjasa selama memimpin Partai Golkar.
Maqdir menyebut, tak ada saksi yang menyebut Novanto menerima uang.
