Peneguhan Status WNI Arcandra untuk Kepentingan Negara

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 14 Sep 2016 19:20 WIB
kewarganegaraan arcandra tahar
Peneguhan Status WNI Arcandra untuk Kepentingan Negara
Refly Harun dan Yasonna Laoly. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM meminta peneguhan status warga negara Indonesia Arcandra Tahar tidak dikaitkan dengan urusan politik. Sebab, keputusan peneguhan ini dikeluarkan murni untuk kepentingan negara.

"Bahwa negara hadir dalam melindungi warganya," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Haris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016).

Freddy menegaskan, Arcandra bukan orang pertama yang mendapatkan peneguhan kewarganegaraan. "Kami memberikan keistimewaan kepada ribuan orang, Arcandra hanya satu orang dari ribuan orang yang mendapatkan keistimewaan mendapatkan status WNI."

Pakar hukum tata negara Refly Harun sepakat peneguhan status WNI kepada Arcandra sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Ia meminta masyarakat tidak mengaitkan kebijakan ini dengan politik.

Namun, ia meminta pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada warga Indonesia lainnya yang bernasib sama dengan Arcandra.

Hanya, Refly menilai Kementerian Hukum dan HAM seharusnya bukan meneguhkan melainkan memberikan kembali status WNI Arcandra. Jika menggunakan istilah meneguhkan seolah-olah Arcandra tak pernah memiliki kewarganegaraan lain.

Padahal, Arcandra pernah memiliki paspor dan mengangkat sumpah sebagai warga Amerika Serikat.



Selain itu, bila menggunakan istilah meneguhkan, Arcandra dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Indonesia.

"Bagi saya dia sudah pernah menjadi warga negara lain dengan kehendaknya sendiri, jadi nanti kalau mau menjadi presiden dan wakil presiden dia tidak bisa," ujar dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, perbedaan istilah hal biasa. Ia sengaja menggunakan istilah meneguhkan agar tidak ada masalah lagi di kemudian hari.

Sebab, jika menggunakan istilah memberikan kembali, Arcandra harus melalui proses yang diatur dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Salah satu syarat dalam pasal tersebut yakni, warga negra tersebut harus tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut.

"Kami takut kalau diberikan kembali, nanti naturalisasi. Naturalisasi nanti kembali ke proses yang lima tahun berturut-turut. Untuk mencegah stateless, kami teguhkan kewarganegaraannya," kata Yasonna.


(TRK)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA