KPK Tolak Rekomendasi Pansus Angket

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 14 Feb 2018 13:34 WIB
angket kpk
KPK Tolak Rekomendasi Pansus Angket
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima rekomendasi Pansus Hak Angket DPR untuk KPK. Lembaga Antikorupsi tidak setuju dengan rekomendasi atau temuan yang dilayangkan Pansus Hak Angket itu.

Meski tak sependapat, KPK tetap menghormati tugas dan fungsi pengawasan DPR, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi pansus. Namun, dalam konteks hubungan kelembagaan, kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Febri mengungkapkan rekomendasi Pansus Hak Angket yang diterima KPK kemarin berisi 13 halaman. Dalam rekomendasi itu, Pansus Hak Angket lebih banyak menjabarkan soal aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM, dan keuangan.

(Baca juga: DPR Berharap KPK Hadir di Paripurna Pansus Angket)

"Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," ujar Febri.

Atas poin-poin rekomendasi itu, Lembaga Antirasuah mengajak DPR melakukan hal-hal yang substansial, khususnya untuk kepentingan masyarakat luas. Febri juga mengajak lembaga legislatif mencegah pelemahan KPK.

Febri mengatakan saat ini ada tugas penting DPR yakni menguatkan pemberantasan korupsi melalui Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Baca juga: Komitmen KPK Dipertanyakan Andai Mengabaikan Putusan MK)

Tak hanya itu, hal yang harus menjadi perhatian khusus DPR adalah pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, Pengawasan Administrasi Pemerintah, dan Pembatasan Transaksi Tunai.

Febri menuturkan pemberantasan korupsi termasuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) juga menjadi tanggung jawab DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lain.

"Jadi, ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," pungkas Febri.

(Baca juga: Masinton Sebut Rekomendasi Pansus Wajib Dijalankan KPK)






(REN)