Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Kemunduran Demokrasi

Haifa Salsabila    •    Sabtu, 03 Feb 2018 16:30 WIB
ruu kuhp
Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Kemunduran Demokrasi
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: MTVN/Anindya Legia Putri

Jakarta: Masuknya pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
 
 “Saya rasa tidak perlu ya itu ya pasal itu. Jadi itu membuat demokrasi ini mundur lagi gitu,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Januari 2018.
 
Fadli tidak sepakat pasal tersebut dijadikan alasan untuk perlindungan kewibawaan presiden sebagai kepala negara. Menurutnya, Fadli muntuk menjaga kewibawaan, presiden harus meningkatkan performa kerja.
 
“Kewibawaan itu dari kinerja bukan dari undang-undang. Itu yang membuat dia (kepala negara) diktator, membuat kewibawaan dari hukum besi seperti itu,” ujarnya.
 
Fadli mengungkapkan, Indonesia sebagai negara demokrasi tak membutuhkan pasal penghinaan presiden. Kritikan kepada kepala negara dinilai wajar.
 
“Kewibawaan itu bukan dari hukum besi yang kemudian dia harus dilindungi dari segala macam kritik. Pemimpin harus dikritik, harus bisa dikritik. Di Inggris, perdana menteri biasa dikritik di depan umum,” sambung dia.

Baca: Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Bentuk Perlindungan Kewibawaan 

Aturan pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu termaktub dalam draf RKUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.
 
Pasal 265 berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".
 
Pasal 266 berbunyi, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud  agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".




(FZN)