Arsul: Koopssusgab Harusnya Dibicarakan Setelah RUU Terorisme

Deny Irwanto    •    Kamis, 17 May 2018 12:25 WIB
terorisme
Arsul: Koopssusgab Harusnya Dibicarakan Setelah RUU Terorisme
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani--Antara/Reno Esnir

Jakarta: Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dinilai belum perlu. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Soal pembentukan Koopssusgab tersebut sebaiknya dibicarakan setelah revisi Undang-Undang Terorisme disetujui," kata Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Mei 2018.

Arsul menjelaskan, dalam revisi Undang-Undang Terorisme yang disepakati, TNI bisa dilibatkan dalam melakukan penindakan terhadap terorisme.

Menurut Arsul, setelah pemerintah mengukuhkan peran TNI pada Pasal 7 ayat 2 UU 34 tahun 2004, selanjutnya Presiden Joko Widodo diminta membuat Peraturan Presiden (Perpres) untuk nantinya bisa membentuk Koopssusgab.

"Di Perpres ini kemudian bisa saja Presiden memilih untuk membentuk Koopssusgab dimaksud," ungkap Arsul.

Baca: Koopssusgab di Bawah Komando Panglima TNI

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim telah dapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk Koopssusgab. Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI. Pasalnya, pasukan elite antiteror ini berada di satuan TNI.

Pasukan ini terdiri dari prajurit terbaik di setiap matra, baik di TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Koppssusgab, kata dia, sudah dibentuk sejak dirinya menjadi Panglima TNI. Namun, pasukan ini dibekukan sebelum akhirnya dibentuk kembali.

"Awal pembentukannya saya yang membentuk. Beberapa saat lalu dibekukan, nah beberapa saat ini diaktifkan kembali," ucap Moeldoko.



(YDH)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA