Bawaslu Tunggu PP Soal Penggunaan Pesawat Kepresidenan

Damar Iradat    •    Minggu, 15 Apr 2018 03:26 WIB
bawaslupemilu serentak 2019
Bawaslu Tunggu PP Soal Penggunaan Pesawat Kepresidenan
Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Antara/Widodo S. Jusuf

Bogor: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku belum memiliki regulasi soal larangan penggunaan pesawat kepresidenan untuk berkampanye. Bawaslu bakal menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait aturan tersebut.

Anggota Bawaslu Mochamad Afifudin mengatakan, sikap Bawaslu terkait hal itu dikembalikan kepada PP. Fasilitas negara yang melekat kepada presiden atau pejabat negara perlu diperjelas. 

"Kita kembalikan kepada PP. Peraturan pemerintah (soal fasilitas) yang melekat kepada presiden sebagai pejabat negara apa saja. PP ini yang kami tunggu. Detail boleh tidaknya menggunakan pesawat sebenarnya hasil putusan kami, tapi itu harus ada PP yang mengaturnya," kata Afif di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 14 April 2018. 

Menurut dia, sampai saat ini belum ada penjelasan secara detail soal fasilitas yang melekat pada calon petahana. Ia menyerahkan semuanya kepada pemerintah. 

Kendati demikian, lembaga pengawas pemilu itu mengatakan tetap melakukan pencegahan, termasuk agar pejabat negara tidak melakukan kampanye disaat melakukan tugas negara. Menurutnya, hal itu perlu komitmen bersama antara pelaksana maupun peserta pemilu.

"Yang ingin kami pastikan adalah mencegah terjadinya pelanggaran itu harus dari komitmen kita bersama, termasuk teman-teman partai. Petahana dan lain-lain juga harus komitemen," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik penggunaan pesawat kepresidenan untuk kegiatan kampanye Presiden Joko Widodo. Dia bilang, hal itu sudah tidak seperti semangat Jokowi yang dulu kerap naik pesawat komersial.

Fadli menuturkan penggunaan pesawat kepresidenan harus dilihat dari kepatutan dan kewajaran. Sebab, pesawat kepresidenan itu, lanjut Fadli, dialokasikan untuk presiden bukan calon presiden.


(AGA)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA