Cashless Dipercaya Tekan Tindak Pidana

Damar Iradat    •    Selasa, 17 Apr 2018 12:06 WIB
uu mata uang
<i>Cashless</i> Dipercaya Tekan Tindak Pidana
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: MI/Irfan

Jakarta: Pembatasan transaksi uang tunai (cashless) diyakini dapat menekan tindak pidana korupsi. Alasan itu yang mendorong pemerintah menggodok draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pembatasan transaksi tunai perlu ditekan. Sebab, pembayaran tunai memicu tindak pidana yang sulit terlacak.
 
"Pembatasan transaksi tunai perlu ditekan terus, dalam rangka menekan kasus korupsi, terorisme, money laundring akan lebih mudah terlacak," kata Yasonna di Kantor PPATK, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.

Baca: Draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai Dikebut

Yasonna menambahkan, pembatasan transaksi uang kartal diharapkan mempersempit pelaku tindak pidana. RUU ini juga diharapkan memudahkan kinerja instansi penegak hukum untuk menelusuri aliran dana tindak pidana.
 
Yasonna yakin pembatasan transaksi tunai akan menekan peredaran uang palsu. Sebab, peredaran uang tunai akan diturunkan ketika kebiasaan masyarakat beralih bertransaksi secara non-tunai.
 
Yasonna mengungkapkan, sebetulnya sudah ada beberapa ketentuan dari Bank Indonesia mengenai pembatasan transaksi tunai. Namun, dibutuhkan undang-undang yang lebih komprehensif dan secara lintas elektoral, sehingga pembatasan transaksi tunai dapat terwujud.
 
Selain itu, pembatasan transaksi tunai diklaim menghemat pencetakan uang.
 
"Kalau sudah semua perbankan, transaksi online, uang kartal tak perlu lagi dicetak, jadi lebih hemat. Dalam saat yang sama, itu akan membatasi keinginan orang untuk mengedarkan uang palsu," tegas dia.




(FZN)