KPU Minta PKPU Tidak Lagi Diperdebatkan

Whisnu Mardiansyah    •    Selasa, 05 Jun 2018 05:25 WIB
kpu
KPU Minta PKPU Tidak Lagi Diperdebatkan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. (Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen).

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan meminta pembahasan Peraturan KPU (PKPU) tidak lagi di ranah diterima atau ditolak. PKPU sudah disahkan dan tinggal disahkan.

"Saya kok tidak percaya Kemenkumham akan menolak atau tidak menolak karena secara substansial PKPU ysng ditandatangani oleh ketua KPU berdasarkan hasil rapat pleno itu sudah sah dan tinggal diundangkan saja," kata Wahyu di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 4 Juni 2018.

Jadi dalam hal ini, terang Wahyu, pemerintah tidak dalam posisi menolak atau tidak menolak PKPU. Dalam pembahasan PKPU ini salah satunya tentang pelarangan mantan narapidana terorisme sudah dibahas dengan pemerintah.

"Pemerintah adalah mitra kerja KPU sehingga wajar apabila kami juga berkomuniaksi dengan pemerintah, DPR dan pihak-pihak lain yang jd mitra kerja kami," jelas Wahyu.

Wahyu menjelaskan, hal terpenting saat ini draf PKPU diserahkan terlebih dahulu ke Kemenkumham. Adapun poin-poin yang masih menjadi perdebatan seperti pasal 8 huruf j bisa didiskusikan setelahnya. 

"Kita kirim dulu hari ini setelah itu kita atur waktu untuk berdiskusi," pungkas Wahyu.

Dalam rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan legislatif, KPU menambahkan pasal mengenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Pasal 8 huruf j rancangan PKPU menyatakan calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.


(DEN)