Sikap Golkar soal Lima Isu Krusial RUU Pemilu

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 16 Jun 2017 15:04 WIB
revisi uu pemilu
Sikap Golkar soal Lima Isu Krusial RUU Pemilu
Ilustrasi--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu terus membahas lima isu krusial. Pansus berupaya agar lima isu disepakati berdasarkan musyawarah mufakat.

"Soal parliamentary threshold, kalau sebagian besar bersikeras 4, kita juga enggak apa-apa,"kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Partai Golkar Hetifah Sjaifudian kepada Metrotvnews.com, Jumat 16 Juni 2017.

Terkait isu kedua, yaitu sistem pemilu, sikap Partai Golkar juga berubah. Berawal dari keinginan Golkar untuk memilih sistem tertutup.

Baca: Berharap Revisi UU Pemilu Hasil Musyawarah Mufakat

Namun, kini berdasarkan perkembangan yang ada, Golkar memilih sistem pemilu terbuka terbatas. Tapi versi pemerintah yang terakhir. "Kalau partainya lebih banyak, maka partai yang menentukan. Yaitu nomor urut. Jadi Golkar mendukung pemerintah," ucap dia.

Isu ketiga, berkaitan dengan metode konversi suara, Golkar memilih sistem Sainte Lague Murni. Golkar tidak ingin sistem Kuota Harre yang digunakan pada Pemilihan Legislatif 2019. "Golkar banyak kerugian," ucap dia.

Terkait isu keempat, District Magnitude. Hetifah mengaku, pihaknya sempat menginginkan 3-6.

Hal itu lantaran Golkar ingin ada penataan daerah pemilihan. Artinya agar masing-masing anggota dewan bisa lebih maksimal melakukan komunikasi langsung dengan konstituennya. "Kadang-kadang ada (anggota dewan) yang sampai 19 kabupaten dan kota. Kalau saya waktu itu, 15 kabupaten dan kota," ucap dia.

Saat ini terdapat 77 daerah pemilihan. Golkar mengusulkan pengecilan wilayah agar terjangkau anggota dewan. Akan tetapi jumlah daerah pemilihannya meningkat. "Sekarang ada yang mau 3-10. Ya sudahlah 3-8, kita oke. Golkar 3-8 bolehlah," ucap dia.

Terakhir, isu presidential threshold. Hetifah mengungkapkan Golkar konsisten terhadap opsi 20 persen kursi dan 25 persen suara nasional (20-25).

"Sekarang enggak ada satu pun parpol yang bisa mengajukan sendiri capresnya, kalau 20 persen. Jadi dibiasakan kita membuat koalisi permanen sejak dini sebelum capres dimulai," pungkas dia.


(YDH)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

14 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA