KPU Siapkan 2 PKPU

Renatha Swasty    •    Senin, 19 Jun 2017 16:20 WIB
revisi uu pemilu
KPU Siapkan 2 PKPU
Ilustrasi. Foto: Antara/Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: KPU menyiapkan dua draf Peraturan KPU (PKPU) untuk mengantisipasi mundurnya pembahasan RUU Pemilu. Apapun keputusan pansus RUU Pemliu, KPU siap menjalankan.
 
"Kami menyiapkan dua versi. Darft untuk UU Pemilu lama dan draft untuk UU Pemilu baru," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat pansus RUU Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2017.
 
KPU sengaja menyiapkan dua versi agar saat undang-undang baru disahkan, PKPU bisa langsung jalan. Pasalnya, membahas PKPU tidak sebentar. KPU telah membahas sembilan PKPU, delapan PKPU masih sesuai undang-undang lama.
 
"Artinya, kita hanya melakukan kodifikasi, revisi beberapa pasal saja plus PKPU baru soal tahapan. Itu tidak cukup membahasnya dalam dua bulan," kata Arief.
 
Ia mengungkapkan, pembahasan tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan dengan forum group discussion (FGD),  dilanjutkan dengan uji publik dengan mengundang seluruh stakeholder. Lalu dirumuskan dan dirapikan baru dilakukan rapat konsultasi.
 
"Mengatur jadwal KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR itu juga tdak mudah. Jadi bukan hal mudah mengatur ini. Mungkin dari substansi bisa lah diselesaikan dengan cepat, di luar forum. Tapi ada forum yang harus diselenggarakan dan dihadiri para pihak," ujar Arief.
 
KPU harus bekerja cepat agar tahapan pemilu tidak terganggu.  Bila PKPU tidak disiapkan sejak sekarang akan menggangu sejumlah hal, seperti verifikasi partai politik. Dalam pembahasan di ruu pemilu, verifikasi partai politik dilakukan hingga tingkat kecamatan.
 
"KPU harus menyiapkan petugas hingga kecamatan. Selain itu, parpol juga bakal bekerja keras karena pendaftaran diperkirakan mulai pada November-Desember," ujarnya.
 
Sementara itu, ketika tahapan dimulai harus segera menyelesaikan anggaran. Sedang saat ini pembahasan anggaran sudah berkali-kali dilakukan tapi belum juga cair.
 
Arief mengatakan, dua draf yang disiapkan tidak begitu berbeda jauh. Misalnya soal pemutakhiran data pemilih. Pada uu lama 22 bulan. Sementara pada pembahasan ruu pemilu saat ini diberi waktu 18 bulan atau paling lama 20 bulan.
 
"Endingnya kan kita belum tahu ini. Kemudian kampanye, kalau dulu kampanye tiga hari setelah ditetapkan langsung kampanye. Kalau sekarang kan sudah dibatasi kampanye enam bulan," beber dia.
 
Untuk itu kata dia tentu harus ada penyesuaian yang dibuat. Arief menegaskan dua draf dibuat agar setelah undang-undang diketok tahapan pemilu bisa segera berjalan.
 
"Termasuk yang soal dua draf itu, KPU hanya mengurusi teknis saja. Karena begitu diambil keputusan, tinggal jalan saja," pungkas dia.
 


(FZN)