GKR Hemas akan Hadirkan Bagir Manan di PTUN

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 18 May 2017 17:49 WIB
dpddpd ri
GKR Hemas akan Hadirkan Bagir Manan di PTUN
Gusti Kanjeng Ratu Hemas-- Metrotvnews.com/Ilham Wibowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPD periode 2014-2017 GKR Hemas optimistis permohonannya di PTUN Jakarta dikabulkan. Hemas akan menghadirkan saksi ahli.

Gugatan itu meminta MA menganulir pengambilan sumpah Oesman Sapta Odang (OSO) dan dua wakilnya sebagai pimpinan DPD. "Nanti tanggal 24 ada beberapa pembuktian. Kebetulan (dari) kami akan ada Pak Bagir Manan (mantan Ketua MA) sebagai saksi, dan juga akan hadir Pak Yusril (dari pihak MA)," kata Hemas di sela Forum Kamisan Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Hemas menegaskan permohonan ke PTUN bukan dimaksudkan untuk kembali mendapatkan jabatan semata. Akan tetapi Hemas ingin mengembalikan marwah Mahkamah Agung (MA) sebagai termohon.

"Masa depan semua putusan MA terancam akan ramai-ramai tidak dilaksanakan penyelenggara negara dan warga negara," ujar dia.

Pasalnya, kata Hemas, proses pemanduan sumpah pimpinan DPD Oesman Sapta Odang dan dua senator lain, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, cacat hukum. MA dinilai mengangkangi putusannya sendiri. "Saya juga menyadari ini masalah politik dan hukum. Saya selesaikan (pendekatan) hukum, baru politik," tandas dia.

Baca: Konflik DPD Berlanjut ke PTUN

Pimpinan DPD periode 2014-2019 mengajukan surat ke MA untuk menganulir pengambilan sumpah pimpinan DPD baru. Surat telah disampaikan Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum pada 7 April lalu.

Irman menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah, jika dalam 10 hari tidak ada jawaban dari MA maka dapat berlanjut untuk dimintakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, hingga tenggat 25 April belum ada jawaban dari MA, sehingga kini kewenangan beralih ke PTUN. Sidang pertama dijadwalkan berlangsung Senin 8 Mei 2017.

Irman menilai, tindakan pengambilan sumpah oleh Wakil Ketua MA Suwardi hanya langkah administratif. Sementara, putusan MA yang membatalkan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun merupakan produk hukum yang harus dihormati.

Ia melanjutkan, langkah administratif lebih mudah dianulir, sedangkan jika putusan MA tidak dilaksanakan, kewibawaan putusan MA berikutnya akan runtuh. Untuk itu, Irman menekankan, ada dua poin yang tengah diperjuangkan di PTUN.

Pertama, upaya menyelamatkan kewibawaan MA, dan kedua, mencegah kasus 'kudeta' di DPD menjadi inspirasi hingga di masa mendatang bahkan bisa menimbulkan dualisme presiden.

Kubu pimpinan lama juga mengajukan gugatan uji materi ke MA atas dua tata tertib yang dihasilkan kepemimpinan yang baru. Irman menyebut, kedua produk hukum itu dianggap tidak sah karena diperoleh dari rapat yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang catat hukum.


(YDH)