PAUD Prioritas Kemendikbud

Syarief Oebaidillah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 10:01 WIB
pendidikan anak
PAUD Prioritas Kemendikbud
Ilustrasi. Foto: Antara/Arief Priyono

Metrotvnews.com, Bengkulu: Program pendidikan anak usia dini (PAUD) mendapat prioritas yang lebih baik agar terjadi keseimbangan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merancang PAUD menjadi lembaga yang menciptakan keseimbangan lingkup pendidikan di Indonesia.

"Saya merasa bahagia berada di tengah guru pada acara ini dan menjadi momentum strategis dalam mengonsolidasi para guru PAUD yang sementara ini belum menjadi prioritas utama," kata Mendikdbud Muhadjir Effendy saat penutupan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Nasional 2017 di Bengkulu, kemarin.

Acara ini juga dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Dirjen GTK Kemendikdud Sumarna Surapranata, Plt Gubernur Bengkulu Rohadi, dan ratusan pegiat PAUD Dikmas 34 provinsi. Mendikbud berharap ketua MPR turut memperhatikan pendidikan PAUD.

"Semoga Bapak Ketua MPR kita sebagian pimpinan perwakilan rakyat tertinggi kita yang turut hadir dan menutup acara ini ikut memperhatikan PAUD dan guru PAUD," cetus Muhadjir.

Menyambung pernyataan Mendikdbud, Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sambutan penutupan menegaskan dukungan pada pendidikan PAUD.

"Saya pendukung guru PAUD karena hampir setiap bulan kami melatih guru-guru PAUD terkait dengan empat pilar kebangsaan. Sejatinya guru PAUD merupakan peletak dasar pendidikan yang penting dalam pembentukan karakter anak didik sejak dini," papar Zulkifli.

Karena itu, ia menyatakan dukungan juga pada Program Pendidikan Karakter (PPK) yang sedang digenjot pemerintah melalui Kemendikdud.

"Saya mendukung PPK karena ini membangun karakter anak didik kita agar menjadi anak bangsa yang berkarakter di era globalisasi yang penuh tantangan ini," ujarnya.

Menurut dia, protes atas adanya PPK disebabkan belum memahami lebih dalam tentang PPK atau yang disebut sekolah lima hari itu.

Kekurangan siswa

Setelah proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP negeri di Palu selesai dan diumumkan, kini masih terdapat 593 kuota di seluruh SMP negeri se-Palu. Untuk Palu, kuota yang tersedia dari 23 SMP negeri, sebanyak 146 rombel dengan estimasi 32 siswa per rombel.

"Masyarakat banyak yang memilih mendaftarkan anaknya ke SMP swasta maupun madrasah sanawiah. Sekarang kita malah kekurangan. Dari 4.672 kuota, hanya terisi 4.246. Makanya kita kekurangan 593 murid," terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Palu Ansyar Sutiadi di Palu, Kamis (13/7).

Sekolah-sekolah yang masih kekurangan siswa diberi kesempatan untuk membuka penerimaan peserta didik baru.

"Kita mulai buka pendaftaran ulang sejak hari ini hingga tanggal 15 mendatang. Ini kita lakukan jika masih ada anak yang belum mendaftar, maka bisa daftar kembali sekarang. Tujuannya agar semua anak bisa bersekolah," jelas Ansyar.

Kekisruhan terkait dengan PPDB masih berlangsung di Tangerang Selatan. Dinas Pendidikan Tangsel mencatat ada ribuan pengaduan soal PPDB.

Buntut dari kekisruhan itu, dua demonstrasi berlangsung di dua tempat terpisah pada Rabu (12/7), yakni di Pondok Aren dan Kantor Wali Kota Tangsel. (TB/DA/H-1)




(UWA)

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

23 minutes Ago

Zuhro menilai kasus yang menjerat Novanto merupakan kasus terberat yang pernah menimpa pemimpin…

BERITA LAINNYA