PAN Sepakat Dana Saksi Dibiayai Negara

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 18 Oct 2018 13:17 WIB
pemilu serentak 2019
PAN Sepakat Dana Saksi Dibiayai Negara
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sepakat usulan dana saksi pemilu didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini demi mengantisipasi potensi korupsi partai politik.

"Saya setuju 100 persen. Sekarang begini, kita partai politik tidak boleh cari uang. Ini habis poros partai kena OTT semua," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Oktober 2018.

Sebagai ukuran, Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak. Satu saksi dibayar Rp100 ribu minimal. Setidaknya, satu partai membutuhkan Rp20 miliar untuk dana saksi.

"Cari uang enggak boleh, cari ini enggak boleh, tapi kan saksi harus ada. Negara enggak mau nanggung. Akhirnya ada yang ketahuan ada yang enggak. Yang ketahuan yang ketangkep, yang engga ketahuan engga ketangkep, kan nggak adil," tukas dia. 

(Baca juga: Pansus Pemilu Sepakat tak Ada Dana Saksi)

Usulan dana saksi dibiayai negara menurut Zulhas langkah yang tepat.  Ini untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan dan berkualitas.

"Saya kira itu harus dibiayai negara, kan jelas ada orangnya, ada saksinya. Agar pemilu kita berkualitas, jujur, adil, transparan, terbuka, kan enak," pungkas dia. 

Sebelumnya, usulan dana saksi dibiayai negara dikemukakan oleh Komisi II DPR RI. Usulan tersebut muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua partai politik peserta pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.

"Saksi ini penting, jangan sampai partai karena nggak mampu, sehingga enggak ada saksinya. Maka kami, Komisi II sampaikan, harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.  




(REN)