KPU DKI Batasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa

Wanda Indana    •    Selasa, 18 Oct 2016 15:06 WIB
pilgub dki 2017
KPU DKI Batasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa
Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye di Hotel Mercure, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016). (foto: Metrotvnews.com/Wanda)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengatur batasan penayangan iklan kampanye Pilgub DKI di media massa. Kegiatan kampanye di media massa harus menganut asas keadilan dan kesetaraan.

Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Sosialisasi Betty Idroos mengatakan, periode pemasangan iklan kampanye dimulai pada 29 Januari-11 Februari 2017.

"KPU DKI menetapkan jumlah penanyangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye untuk setiap paslon," kata Betty dalam Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye di Hotel Mercure, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).

Penayangan iklan kampanye dilakukan dalam bentuk iklan komersil dan atau iklan layanan masyarakat. Penayangan iklan kampanye dilakukan pada media massa cetak, media massa elektronik, yaitu; televisi, radio, media dalam jaringan (online) dan lembaga penyiaran.

Untuk media cetak, iklan kampanye dimuat maksimal selebar satu halaman di setiap edisi sesuai ketersediaan anggaran serta tarif iklan. Iklan pasangan calon dapat dimuat bersamaan dalam satu halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya.

Jumlah penayangan iklan kampanye di media televisi untuk setiap pasangan calon paling banyak kumulatif 10 slot berdurasi paling lama 30 detik. Penayangan iklan kampanye bisa dilakukan setiap hari selama masa kampanye.

Pada media radio, jumlah penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon, paling banyak 10 spot berdurasi paling lama 60 detik. Penayangan iklan kampanye bisa dilakukan setiap hari selama masa kampanye.

"Sampai saat ini belum ada penjelasan untuk media online," katanya.

Sementara itu, untuk konten pemberitaan kampanye di media massa wajib mematuhi kode etik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan. Penyiaran kampanye oleh lembaga penyiaran bisa dilakukan dalam bentuk; monolog, dialog yang melibatkan suara dan gambar, pemirsa atau suara pendengar, dan jajak pendapat.

"Siaran monolog dan dialog dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (surel) dan faksimili," pungkas Betty.


(MEL)