MPR Gelar Seminar Bahas 3 Kewenangan DPD yang Perlu Diperkuat

Gervin Nathaniel Purba    •    Kamis, 22 Sep 2016 16:42 WIB
mpr ads
MPR Gelar Seminar Bahas 3 Kewenangan DPD yang Perlu Diperkuat
Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Seminar Nasional Kelompok DPD di MPR (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba)

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyebutkan, masyarakat Indonesia mendukung supaya DPD dikuatkan dan ditata dalam amandamen Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengatakan, lembaga DPD perlu ditata selain MPR. Bahkan ia menyebut hampir seluruh tokoh masyarakat daerah menyatakan dukungannya supaya DPD dikuatkan.

"Hanya dengan satu cara yaitu melalui amandemen," ujar Bambang dalam Seminar Nasional Kelompok DPD di MPR yang dilangsungkan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2016).

Tiga kewenangan yang patut diperkuat DPD, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan anggaran. DPD punya kewenangan penuh sampai keputusan terakhir, kecuali Otonomi Daerah (Otda).

"Terbatas bidang Otda. Namun DPR tidak akan mengurangi kewenangan DPD," kata Bambang.

Menurutnya, amandemen untuk penataan DPD bisa saja terjadi. Namun, masih banyak hal-hal yang perlu dibahas agar amandemen tersebut bisa berjalan mulus.

Di sisi lain, masyarakat menyampaikan aspirasinya agar GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) kembali dimunculkan yang berdampak pada penataan MPR. Dia juga menekankan agar dimunculkannya kembali GBHN sejalan dengan penguatan DPD.

"Bersama-sama itu, gelombang GBHN, DPD juga ada di situ. DPD perlu dipikirkan," kata Bambang.


(ROS)

Video /