Dana Desa 2018 Wajib Swakelola

Ilham wibowo    •    Minggu, 31 Dec 2017 07:00 WIB
dana desa
Dana Desa 2018 Wajib Swakelola
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. (Foto: MI/Mohamad Irfan).

Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan penggunaan dana desa wajib secara swakelola. Hal tersebut disampaikan dihadapan kepala desa dan tokoh masyarakat saat kunjungannya ke Kabupaten Alor.

Menurut Eko, pemerintah akan mengintensifkan program padat karya dari dana desa mulai tahun 2018. Nantinya, ada 30 persen dana desa yang dialokasikan untuk program padat karya. Jika ada Rp60 triliun alokasi dana desa, maka sebesar Rp18 triliun untuk membiayai program padat karya. Dana sebesar itu diproyeksikan untuk menciptakan 5-6,6 juta tenaga kerja.

“Para tenaga kerja ini akan diproyeksikan terlibat dalam berbagai proyek yang dibiaya dana desa seperti pembuatan infrastruktur dasar hingga pengembangan empat program prioritas,” ujar Eko melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Desember 2017.

Baca: Program Padat Karya Cash Sasar 1.000 Desa

Untuk program padat karya, lanjut Menteri Eko, ada Surat Keputusan Bersama (SKB) dari empat kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kemendes PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas sebagai landasan pelaksanaan program. Dalam SKB empat menteri tersebut, salah satu penekannya adalah larangan pengunaan kontraktor dalam berbagai program pembangunan di kawasan perdesaan. 

Seluruh proyek pembangunan harus dilakukan secara swakelola. Tenaga kerja, bahan material, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek wajib berasal dari warga desa sendiri.

“Dengan demikian akan ada peningkatan daya beli hingga hampir Rp100 triliun di kawasan perdesaan,” ungkapnya.



Eko mendorong para kepala desa agar tidak takut dalam melaksanakan dan mengawal proyek padat karya. Dia menjamin jika kesalahan kepala desa hanya sebatas kesalahan administratif, tidak akan ditindaklajuti secara hukum. Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa Kemendes PDTT akan mengadvokasi atau pendampingan terhadap kesalahan-kesalahan prosedur seperti itu.

“Namun jika ada indikasi korupsi atau secara sengaja melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi, maka tidak akan ada ampun untuk diajukan ke aparatur penegak hukum. Masa bulan madu untuk menoleransi tindakan-tindakan yang berindikasi pada penyelewengan dana desa telah selesai,” tegasnya.

Baca: Presiden Ingin Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja

Eko menambahkan, berbagai program pembangunan telah dilaksanakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai desa di Tanah Air. Salah satu dampak dari berbagai program tersebut adalah adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan perdesaan.

“Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tiga tahun terakhir ini telah terjadi penurunan angka kemiskinan di kawasan perdesaan sebesar 4,5%. Angka pengangguran di kawasan perdesaan pun saat ini lebih rendah dibandingkan pengangguran di kawasan perkotaan,” ujarnya.

Ia optimistis program padat karya cash akan mempercepat upaya penurunanan angka kemiskinan di kawasan perdesaan. Apalagi, saat ini Kemendes PDTT telah mengembangkan berbagai program baru yang bersifat lintas kementerian atau lembaga berkolaborasi dengan banyak kalangan, seperti BUMN, swasta, pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kami mengembangkan berbagai program dengan skema bisnis yang lebih jelas baik dari sisi permodalan, pengelolaan hingga ketersediaan akses pasar terhadap berbagai produk unggulan di kawasan perdesaan, contohnya BUMDes Tirta Mandiri di Ponggok yang dari keuntungan BUMDesnya bisa memberikan beasiswa sarjana untuk warganya, atau contohnya di Pandeglang yang berhasil dengan program Prukadesnya yaitu produksi jagung yang bisa meningkatkan PAD Kab Padeglang," tandasnya.





(AZF)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA