Pemerintah Didesak Sahkan RUU Kekerasan Seksual

Siti Yona Hukmana    •    Jumat, 18 May 2018 13:29 WIB
antikekerasan seksual
Pemerintah Didesak Sahkan RUU Kekerasan Seksual
Advokasi dan Bantuan Hukum Migrant Care Fitri--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Jaringan pekerja migran Indonesia mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI belum menyentuh kerentanan khas perempuan pekerja migran. 

Jaringan pekerja migran Indonesia ini terdiri dari Jaringan Buruh Migran, Kabar Bumi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forum Adil Sejahtera (FAS), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Migrant Care. 

Baca: DPR Perpanjang Pembahasan 12 RUU

Terkait kerentanan terhadap PMI Indonesia, gabungan organisasi ini mengatakan, berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sekitar 60 persen PMI di luar negeri adalah perempuan. Kerentanan, lanjutnya, banyak terjadi pada pekerja rumah tangga (PRT), seperti tindakan kekerasan majikan dan agency di negara tujuan. 

"Ini belum disentuh dalam UU Perlindungan PMI (PPMI). Maka itu, kami mendesak pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Advokasi dan Bantuan Hukum Migrant Care Fitri di Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Mei 2018.

Menurut Fitri, jika RUU tersebut disahkan maka PMI di luar negeri dengan mudah untuk melakukan perlawanan jika terjadi kekerasan seksual. Sebab, kata dia, selama ini perempuan PMI takut dan tidak tahu harus berbuat apa. 

"Apabila RUU ini disahkan, nanti kekerasan seksual itu ada payung hukumnya. Jadi, korban dengan leluasa melaporkan setiap peristiwa yang dialaminya di mana dia bekerja karena ada hukumnya," ungkap Fitri.

Lanjut Fitri, berdasarkan catatan Komnas Perempuan korban yang mengalami pelecehan seksual oleh majikan atau kekerasan seksual itu berupa visual seperti dipaksa menonton video porno dan dipaksa melihat alat kelamin majikan. Mereka (PMI), sebut Fitri, diancam diberhentikan atau dipotong gaji jika tidak menuruti kehendak seksual majikan. 

"Perkosaan dengan alat atau benda seperti sex toys dan percobaan perkosaan juga dialami oleh beberapa korban," terang Fitri. 

Fitri juga mengatakan data kekerasan yang dialami perempuan PMI pada 2017 ada 84 persen kasus. Kasus itu terdiri dari perdagangan orang, kontrak kerja, asuransi, dokumen, dan gaji.

Maka itu, gabungan organisasi dari Jaringan Pekerja Migran Indonesia ini mengharapkan pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membahas dan mengesahkan segera RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sehingga dapat melindungi korban. 



(YDH)