Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi

Jakarta: Revisi Undang-Undang Terorisme masih mandek soal definisi terorisme. Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii menyatakan definisi jadi satu-satunya poin yang akan dibahas pada sidang Pansus RUU Terorisme, Rabu, 23 Mei 2018.

"Hanya tinggal itu, enggak ada yang lain," kata Syafii di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Menurut Syafii, pemerintah telah meminta waktu kembali merevisi redaksi definisi terorisme yang pernah diajukan. Pemerintah akan mempresentasikan di hadapan Pansus.

"Kalau kita anggap itu sudah memenuhi, disepakati tentang logika hukum definisi teroris, ya sudah ketok (disahkan)," ujar Syafii.

Baca: DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Terorisme

Pemerintah merumuskan ada frasa motif politik, ideologi, dan ancaman keamanan negara dalam definisi terorisme. Frasa itu tidak dimasukkan dalam penjelasan umum tentang terorisme.

"Itu nanti kita akan lempar ke dalam rapat. Bagaimana tanggapan fraksi-fraksi," ujar anggota Fraksi Gerindra itu.

Syafii sepakat frasa tujuan politik dan mengganggu keamanan negara masuk dalam definisi terorisme. Itu merupakan konsep yang diajukan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Tapi, ia mengusulkan frasa itu tidak masuk penjelasan umum "Nanti kita akan diskusikan dalam rapat. Kalau saya berkeinginan (frasa) masuk dalam norma (batang tubuh)," ujar dia.


(OJE)