Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlaku adil dalam menindak partai pelanggar aturan pemilu. Antoni merasa dizalimi karena Bawaslu hanya melaporkan PSI ke Bareskrim Polri.
Antoni mengatakan, ada banyak partai politik yang melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan pelanggaran kampanye di berbagai media yang dilakukan beberapa partai politik itu bahkan telah diterima Bawaslu.
"Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu (partai lain)? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjai. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada backing besar di belakang PSI, sehingga kami dilakukan seperti itu?" kata Antoni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.
Baca: 2 Petinggi PSI Dilaporkan ke Bareskrim
Antoni meminta Bawaslu berlaku adil. Ia meminta Bawaslu tak diskriminatif dalam menindak partai politik. "Kalau PSI diproses, bagaimana dengan partai-partai lain?" tambah Antoni.
Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute ini merasa dizalimi Bawaslu. Dugaan ini muncul seiring pernyataan Bawaslu yang meminta dirinya dan Wakil Sekjen PSI Chandra Wiguna segera ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan Nomor 02/TM/PL/Rl/O0.00/lV/2018 pada hari ini, di alinea terakhirnya mengatakan "Kepolisian segera menetapkan Tersangka," jelas Antoni.
Antoni menilai Bawaslu melanggar asas praduga tak bersalah. Ia menduga PSI telah menjadi target dari pihak tertentu.
"Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power, karena memerintahkan polisi untuk mentersangkakan pimpinan PSI," ucap Antoni.
Baca: PSI Merasa Dizalimi
Sekjen PSI ini juga menilai laporan dugaan kampanye di luar jadwal itu janggal. Apalagi, pelapor dalam laporan itu adalah salah satu anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.
"Iklan di Jawa Pos itu bukan pelaporan dari masyarakat melainkan anggota Bawaslu Afif. Pak Afif ada di Jakarta, koran Jawa Pos terbit di Jawa Timur. Prosesnya juga sangat cepat. Pada 23 April 2018 materi itu muncul di koran, beberapa hari kemudian Pak Afif melaporkan kami," jelas Antoni.
(DRI)
Dara menyebut perempuan di Indonesia masih banyak terjebak praktik poligami karena tidak mampu menentukan nasibnya sendiri.
Gambar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang terpasang di papan reklame di Kota Bantaeng dicopot orang …
Guntur mengklaim tak pernah menyinggung soal agama.
Mayoritas penggerak PSI adalah perempuan.
PSI siapkan tujuh langkah di parlemen demi kesetaraan dan keadilan perempuan Indonesia.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Aksi Munajat 212 yang digelar Front Pembela Islam (FPI) dan MUI DKI Jakarta semalam disinyalir bermuatan politik.
Meski pengetahuan tentang malaadministrasi rendah, keinginan melapor publik cukup tinggi,
Tahun ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran desa sebesar Rp70 triliun.
PAN beralasan tersangka dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen itu belum mengajukan pengunduran diri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
