Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlaku adil dalam menindak partai pelanggar aturan pemilu. Antoni merasa dizalimi karena Bawaslu hanya melaporkan PSI ke Bareskrim Polri.
Antoni mengatakan, ada banyak partai politik yang melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan pelanggaran kampanye di berbagai media yang dilakukan beberapa partai politik itu bahkan telah diterima Bawaslu.
"Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu (partai lain)? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjai. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada backing besar di belakang PSI, sehingga kami dilakukan seperti itu?" kata Antoni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.
Baca: 2 Petinggi PSI Dilaporkan ke Bareskrim
Antoni meminta Bawaslu berlaku adil. Ia meminta Bawaslu tak diskriminatif dalam menindak partai politik. "Kalau PSI diproses, bagaimana dengan partai-partai lain?" tambah Antoni.
Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute ini merasa dizalimi Bawaslu. Dugaan ini muncul seiring pernyataan Bawaslu yang meminta dirinya dan Wakil Sekjen PSI Chandra Wiguna segera ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan Nomor 02/TM/PL/Rl/O0.00/lV/2018 pada hari ini, di alinea terakhirnya mengatakan "Kepolisian segera menetapkan Tersangka," jelas Antoni.
Antoni menilai Bawaslu melanggar asas praduga tak bersalah. Ia menduga PSI telah menjadi target dari pihak tertentu.
"Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power, karena memerintahkan polisi untuk mentersangkakan pimpinan PSI," ucap Antoni.
Baca: PSI Merasa Dizalimi
Sekjen PSI ini juga menilai laporan dugaan kampanye di luar jadwal itu janggal. Apalagi, pelapor dalam laporan itu adalah salah satu anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.
"Iklan di Jawa Pos itu bukan pelaporan dari masyarakat melainkan anggota Bawaslu Afif. Pak Afif ada di Jakarta, koran Jawa Pos terbit di Jawa Timur. Prosesnya juga sangat cepat. Pada 23 April 2018 materi itu muncul di koran, beberapa hari kemudian Pak Afif melaporkan kami," jelas Antoni.
(DRI)
Belum ada aturan yang secara resmi mengatur tentang makna citra diri partai yang diduga dilanggar PSI.
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal memastikan Polri profesional mengidentifikasi sebuah laporan.
Ada 25 pertanyaan dari penyidik yang muncul terkait iklan PSI.
PSI Penuhi Panggilan Bareskrim
Pengurus dan sejumlah staf PSI memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri terkait kasus materi hasil survei PSI di media cetak…
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah melakukan pelanggaran kampanye Pemilu 2019.
Beberapa kasus kebakaran bisa saja terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya. Misalnya, saat sedang mu…
Untuk membantu menjaga stamina tubuh selama berpuasa di bulan Ramadan, ada lima buah yang sebaiknya …
Substansi pengaturan dalam UU tersebut diyakini memberikan rasa keadilan.
Eks narapidana korupsi dianggap cacat secara moral.
Melarang bekas koruptor juga dapat memperbaiki kinerja serta citra DPR yang selama ini dikenal korup.
Mereka seharusnya tetap bisa nyaleg setelah hukuman pencabutan hak politik dari pengadilan berakhir.
Mencalonkan eks koruptor bakal melorotkan elektabilitas partai.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan hari jadi Kota Jakarta diperingati pada 22 Ramadan.
Ia mengaku sudah jauh hari dijadwalkan oleh panitia pengurus Masjid Istiqlal untuk berceramah.
Menurut dia, tidak tepat jika TNI berwenang operasi sendiri mulai dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan.
Partai NasDem menyelenggarakan buka puasa bersama dengan Komando Startegi NasDem (KostraNas).
Wahyu mengatakan KPU tak bisa melarang aturan larangan napi digugat ke Mahkamah Agung.
Tjahjo meminta jajarannya segera menyelesaikan kasus ini.
