PSI Minta Bawaslu Berlaku Adil

Siti Yona Hukmana    •    Jumat, 18 May 2018 02:40 WIB
partai solidaritas indonesia
PSI Minta Bawaslu Berlaku Adil
Sekjen PSI Raja Juli Antoni. MI/Ramdani.

Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlaku adil dalam menindak partai pelanggar aturan pemilu. Antoni merasa dizalimi karena Bawaslu hanya melaporkan PSI ke Bareskrim Polri.

Antoni mengatakan, ada banyak partai politik yang melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan pelanggaran kampanye di berbagai media yang dilakukan beberapa partai politik itu bahkan telah diterima Bawaslu.

"Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu (partai lain)? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjai. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada backing besar di belakang PSI, sehingga kami dilakukan seperti itu?" kata Antoni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Baca: 2 Petinggi PSI Dilaporkan ke Bareskrim

Antoni meminta Bawaslu berlaku adil. Ia meminta Bawaslu tak diskriminatif dalam menindak partai politik. "Kalau PSI diproses, bagaimana dengan partai-partai lain?" tambah Antoni.

Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute ini merasa dizalimi Bawaslu. Dugaan ini muncul seiring pernyataan Bawaslu yang meminta dirinya dan Wakil Sekjen PSI Chandra Wiguna segera ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan Nomor 02/TM/PL/Rl/O0.00/lV/2018 pada hari ini, di alinea terakhirnya mengatakan "Kepolisian segera menetapkan Tersangka," jelas Antoni.

Antoni menilai Bawaslu melanggar asas praduga tak bersalah. Ia menduga PSI telah menjadi target dari pihak tertentu.

"Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power, karena memerintahkan polisi untuk mentersangkakan pimpinan PSI," ucap Antoni.

Baca: PSI Merasa Dizalimi

Sekjen PSI ini juga menilai laporan dugaan kampanye di luar jadwal itu janggal. Apalagi, pelapor dalam laporan itu adalah salah satu anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

"Iklan di Jawa Pos itu bukan pelaporan dari masyarakat melainkan anggota Bawaslu Afif. Pak Afif ada di Jakarta, koran Jawa Pos terbit di Jawa Timur. Prosesnya juga sangat cepat. Pada 23 April 2018 materi itu muncul di koran, beberapa hari kemudian Pak Afif melaporkan kami," jelas Antoni.


(DRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA