Hanura Sebut Kelonggaran untuk PKL Salahi Visi Jakarta

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 03 Apr 2018 04:05 WIB
pedagang kaki lima (pkl)
Hanura Sebut Kelonggaran untuk PKL Salahi Visi Jakarta
Pelonggaran kebijakan PKL dinilai salahi visi Jakarta. (Foto: MI/ Rommy Pujianto).

Jakarta: Fraksi Hanura DPRD DKI mengkritisi kebijakan longgar Pemprov Jakarta pada pedagang kaki lima (PKL). Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifudin mengatakan hal itu bertentangan dengan visi Jakarta sebagai kota maju.

"Adalah sebuah kebijakan yang bertentangan dengan visi kota maju dan berbudaya," katanya dalam rapat Paripurna di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 2 April 2018.

Menurutnya, visi kota maju tak menyalahi kaprah dengan membiarkan PKL mengokupasi trotoar dan jalanan seperti di Jatibaru, Tanah Abang. Selain bertentangan dengan UU, juga tak cocok dengan karakter kota yang berbudaya.

"Kami menyoroti ketegasan eksekutif untuk menegakkan Perda dengan menertibkan semua PKL yang menempati jalan dan pedestrian di seluruh wilayah Jakarta," kata Syarifudin.

Selain PKL, ia juga menyoroti kebijakan soal becak yang diperbolehkan kembali beroperasi di Ibu Kota. Hal ini dianggap melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. 

"Kami berkeyakinan dengan diperbolehkannya kembali becak beroperasi di Jakarta, akan membuat kesemrawutan lalu lintas sehingga Jakarta tidak layak disebut sebagai kota maju," tandasnya.


(DMR)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA